Friday, September 13, 2024

Gregoria Tumbang, Sang Putri...

JAKARTA RAYA | Gregoria Mariska Tunjung, yang meraih medali perunggu di Olimpiade Paris,...

Pemerintah Provinsi Jakarta Meminta...

Kamis, 12 September 2024 - 22:55 WIB Jakarta, VIVA - Jalur Transjakarta atau busway...

Posko Pemenangan di Ujung...

Koalisi Bermarwah terus memperkuat barisan menjelang penentuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur...

Jokowi: Prabowo Subianto Berkomitmen...

President Joko Widodo (Jokowi) has stated that president-elect Prabowo Subianto is committed to...
HomeBeritaJaksa Kejari dan...

Jaksa Kejari dan Kasi Pidsus Bondowoso Ditangkap KPK, Atasan Minta Ini kepada Bawahannya

Selasa, 21 November 2023 – 03:00 WIB

Jakarta – Jaksa Agung, ST Burhanuddin memerintahkan anak buahnya tak coba-coba menyalahgunakan kewenangannya untuk membantu korupsi di Tanah Air.

Hal ini menyusul Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Puji Triasmoro, dan Kepala Seski Pidana Khusus Kejari Bondowoso, Alexander Silaen, yang terjaring Operasi Tangkap Tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sanksi tegas bakal diberi ke anggota Korps Adhyaksa yang melakukan tindak pidana. Sebab, hal itu mencoreng dan menjatuhkan integritas Kejaksaan Agung sebagai aparat penegak hukum.

“Saya perintahkan kepada seluruh personel agar menjadikan peristiwa ini sebagai cambuk untuk berintrospeksi diri. Hentikanlah segala upaya untuk mencoba-coba mendekatkan diri dari perbuatan tercela yang kelak mencoreng nama baik pribadi, keluarga dan institusi,” ujarnya kepada wartawan, Senin 20 November 2023.

Dia memerintahkan semua pimpinan Kejaksaan mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah meningkatkan pengawasan kepada seluruh jajaran. Jaksa Agung minta jajaran memperhatikan Surat Umum Jaksa Agung Nomor: R-3/A/SUJA/01/2022 tentang Meningkatkan Pengawasan Melekat pada Satuan Kerja.

“Jangan sekali-kali bermain dengan perkara ataupun intervensi pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu bagi para pemimpin satuan kerja, para Kajati dan Para Kajari agar segera laksanakan mitigasi pencegahan terjadinya penyalahgunaan kewenangan para anggotanya, terlebih ini merupakan akhir tahun anggaran yang rentan terjadi penyimpangan,” katanya.

Lebih lanjut dia minta seluruh jajarannya agat meningkatkan dan mempertahankan kepercayaan publik Kejagung. Menurut hasil survei, pihaknya masih jadi lembaga penegak hukum yang dipercaya dengan nilai 75,1 persen.

“Tingkat kepercayaan publik yang telah dicapai Kejaksaan merupakan buah dari kerja keras seluruh Insan Adhyaksa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, pencapaian tersebut tidak membuat para jajaran menjadi jumawa dan lengah, melainkan perlu konsistensi dalam menegakkan integritas dan dedikasi sebagai faktor utama,” katanya lagi.

Sebelumnya diberitakan, KPK kembali telah melakukan OTT dugaan korupsi di Bondowoso, Jawa Timur. Wakil ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan OTT dilakukan pada Rabu 15 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB.

“Benar KPK tadi siang sekitar jam 11.30 melakukan tangkap tangan di wilayah Bondowoso,” kata Ghufron, saat dikonfirmasi pada Rabu kemarin.

Namun, Ghufron belum merincikan lebih jelas operasi senyap itu. Kata dia, saat ini, penyidik tengah melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dia berjanji pihaknya akan menyampaikan laporan update terkait kasus dugaan korupsi tersebut. “Tim masih dalam proses pemeriksaan nanti kami update setelah selesai,” kata dia.

Halaman Selanjutnya

Semua Berita

Posko Pemenangan di Ujung Batu Rohul Diresmikan oleh Calon Gubernur Riau Abdul Wahid

Koalisi Bermarwah terus memperkuat barisan menjelang penentuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta masa kampanye Pilkada 2024. Salah satunya adalah dengan meresmikan posko pemenangan di semua kabupaten dan kota. Baru-baru ini, Bakal Calon Gubernur Riau Abdul Wahid...

Melaporkan Dugaan Korupsi kepada Badan Pemeriksa Keuangan

Bagaimana Cara Melaporkan Dugaan Korupsi kepada Badan Pemeriksa Keuangan - Korupsi merupakan musuh bersama yang dapat menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampaknya sangat luas, mulai dari merugikan keuangan negara hingga menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk melawan...

Abdul Wahid Bertekad Untuk Memekarkan Kabupaten/Kota di Riau Agar Pembangunan Lebih Merata

Nusaperdana.com, Rokan Hulu - Bakal Calon Gubernur Riau H Abdul Wahid menilai salah satu upaya mempercepat pemerataan pembangunan di Provinsi Riau adalah dengan melakukan pemekaran kabupaten kota. Wacana pemekaran ini dinilai tepat mengingat wilayah Provinsi Riau yang luas, sedangkan...

Kategori Berita