Wednesday, January 21, 2026

Mengapa Pasal 433–434 KUHP...

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa wartawan tidak dapat dipidana maupun digugat secara...

Insanul Fahmi: Panggilan Polda...

Insanul Fahmi, seorang pengusaha, akhirnya datang untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan penipuan...

Perlindungan Hukum Wartawan Saat...

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan pentingnya perlindungan hukum khusus bagi wartawan guna mencegah praktik...

Penolakan PKS Pesantren Al...

Aksi penolakan keberadaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang...
HomeBeritaBupati Menghadiri Acara...

Bupati Menghadiri Acara Pelantikan Panwaslu di Semua Kecamatan Bengkalis

Bupati Bengkalis diwakili Wakil Bupati H. Bagus Santoso berpesan kepada semua anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis yang baru dilantik, untuk dapat mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), tahun 2024 secara baik, profesional, jujur dan adil.

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis, dalam rangka pemilihan kepala daerah tahun 2024, Jum’at 24 Mei 2024, di Gedung Daerah Bengkalis.

Sebanyak 33 orang anggota Panwaslu ini, diambil sumpah dan dilantik langsung Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Usman. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah.

Dalam sambutan Bupati disampaikan Wakil Bupati Bengkalis mengatakan, atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis, memberikan ucapan selamat dan tahniah kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis yang baru saja dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Semoga dapat menjalankan amanah yang telah diberikan ini dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut Wakil Bupati menjelaskan sebagaimana diketahui bersama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada pasal 33 dan pasal 34 telah dijelaskan terkait tugas dan wewenang pengawas kecamatan dalam penyelenggaraan pemilihan umum atau pilkada, diantaranya, mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kecamatan.

Oleh karenanya, tegas Bagus anggota Panwaslu di tingkat kecamatan, diminta harus bersikap adil dan tidak diskriminatif. Kejujuran dan sikap non diskriminatif maupun non partisan harus dijunjung tinggi, serta senantiasa melakukan pencegahan dan penindakan di kecamatan, terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.

Wakil Bupati juga berpesan, jagalah amanah yang telah dipercayakan oleh negara ini, bekerjalah sesuai dengan aturan yang berlaku, profesional, berintegritas dan menjaga netralitas sebagai pengawas pemilu, bekerjalah setulus hati dan jangan sesuka hati.

Hadir pada pelantikan tersebut, Dandim 0303 Bengkalis diwakili Pasintel Lettu Inf Agus Dani, Kapolres Bengkalis diwakili Kanit Intel, Ipda Harpen, Ketua Kejaksaan Bengkalis diwakili Jaksa Fungsional Tindak Pidana Umum Azuardi Dani, Ketua Bawaslu Provinsi Riau Alnofrizal, serta sejumlah perwakilan dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Semua Berita

Mengapa Pasal 433–434 KUHP Baru Tak Boleh Jadi Alat Bungkam Pers

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa wartawan tidak dapat dipidana maupun digugat secara perdata atas karya jurnalistik yang dibuat sesuai dengan kaidah jurnalistik dan Undang-Undang Pers. Penegasan ini juga mengenai penggunaan pasal-pasal pencemaran nama baik dalam KUHP baru terhadap...

Penolakan PKS Pesantren Al Fauzan: Kritik Berlebihan atau Langkah Diperlukan?

Aksi penolakan keberadaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh Pesantren Al Fauzan dinilai terlalu berlebihan. Meskipun PKS milik PT Septa Mitra Karya (SMK) terletak 1,5 km lebih jauh dari...

Penegakan Hukum Terhadap Galian Tanah Ilegal di Simpang Kubu Kampar

Aktivitas galian tanah timbunan yang diduga ilegal di belakang Kantor Desa Simpang Kubu, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Riau, menarik perhatian Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Rosa Vivien Ratnawati sebagai Sekretaris KLH menyatakan mereka akan menindaklanjuti informasi tersebut. Menurut Kepala Desa...

Kategori Berita