Saturday, November 2, 2024

BPK: Garda Terdepan Akuntabilitas...

Bagaimana Badan Pemeriksa Keuangan meningkatkan akuntabilitas keuangan negara - Bagaimana Badan Pemeriksa...

Badan Pemeriksa Keuangan: Garda...

Bagaimana Badan Pemeriksa Keuangan meningkatkan akuntabilitas keuangan negara - Bagaimana Badan Pemeriksa...

Badan Pemeriksa Keuangan: Jaga...

Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam menjaga transparansi keuangan negara - Peran Badan...

Apa Tugas dan Peran...

Apa tugas dan peran Badan Pemeriksa Keuangan - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
HomeLainnyaAturan Tambahan dalam...

Aturan Tambahan dalam Spionase, Guru Besar UKI: Harus Ada Kejelasan Mendefinisikan Ancaman untuk Membuat Regulasi yang Efektif

Aturan Tambahan dalam Spionase, Guru Besar UKI: Definisi Ancaman Harus Jelas untuk Regulasi yang Efektif

KORAN GALA – Center for Security and Foreign Affairs Universitas Kristen Indonesia (CESFAS UKI) bekerja sama dengan Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) mengadakan seminar bertajuk “Aturan Tambahan dalam Spionase: Jejaring atau Kuasa, Sebuah Diskursus”.

Acara ini berlangsung di Kampus UKI Selasa, 11 Juni 2024. Seminar ini dibuka dengan sambutan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia (FISIP UKI), Verdinand Robertua.

Menurutnya, kegiatan ini sangat penting untuk memperkaya pendidikan, khususnya dalam bidang keamanan, ekonomi, dan lingkungan, serta memberikan wawasan baru. Seminar ini digelar untuk membahas isu spyware dan menekankan pentingnya regulasi yang dapat mengakomodasi keamanan nasional dan hak-hak sipil secara seimbang.

“Dalam kegiatan ini juga hadir berbagai pakar dan praktisi di bidangnya. Diharapkan seminar ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan yang lebih baik di masa depan,” ungkap.

Di samping itu, katanya seminar ini juga menyoroti pentingnya regulasi yang seimbang antara keamanan nasional dan hak-hak sipil. Melalui diskusi yang mendalam dan pandangan yang beragam dari para ahli dan praktisi, acara ini diharapkan bisa memberikan wawasan baru dan membuka ruang dialog yang konstruktif mengenai masa depan regulasi spionase di Indonesia.

“Dengan demikian, Indonesia dapat menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks di era digital ini dengan lebih siap dan responsive,” jelasnya.

Guru Besar Keamanan Internasional UKI, Angel Damayanti, memberi pandangan mengenai RUU spionase, norma, dan etika dalam memperoleh informasi, serta pentingnya kejelasan dalam mendefinisikan ancaman untuk membuat regulasi yang efektif.

Angel menggarisbawahi bahwa dalam membuat RUU, penting untuk menyamakan persepsi tentang apa yang disebut sebagai ancaman.

“Misalnya, dalam kasus terorisme, ada perbedaan pandangan tentang apakah perempuan, remaja, dan anak dianggap sebagai korban, pelaku, atau ancaman?,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti masalah e-commerce yang sering kali digunakan untuk membeli alat-alat pembuatan bom untuk menjalankan aksi-aksi terorisme, yang harus mendapat perhatian serius.

“RUU ini harus jelas mengatur apakah barang bukti digital yang diambil melalui spionase dapat digunakan untuk mengadili kasus terorisme, yang akan membantu hakim dalam memberikan hukuman yang lebih adil,” jelas Angel.

Sumber: https://www.koran-gala.id/news/58712889383/aturan-tambahan-dalam-spionase-guru-besar-uki-harus-ada-kejelasan-mendefinisikan-ancaman-untuk-membuat-regulasi-yang-efektif

Source link

Semua Berita

Menteri Kabinet Prabowo: Peran, Kontribusi, dan Harapan

Menteri Kabinet Prabowo, sosok yang memegang peranan penting dalam pemerintahan, memiliki tugas dan tanggung jawab yang luas dalam memajukan bangsa. Perannya sebagai pemimpin di berbagai bidang pemerintahan, menuntut komitmen dan dedikasi tinggi untuk mencapai target dan harapan masyarakat....

Apa Peran BPK dalam Mencegah Korupsi di Indonesia?

Apa Peran BPK dalam Mencegah Korupsi di Indonesia? - Dalam menjaga integritas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memainkan peran yang krusial dalam mencegah korupsi. BPK, sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban...

Aktivis Papua Desak Penghentian Proyek Satu Juta Hektar Sawah di Merauke

Pemerintah Indonesia sedang menjalankan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan, di bidang pertanian untuk mencapai swasembada. Namun, upaya ini mendapat kritik karena dianggap merusak lingkungan setempat. Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan dimulai pada...

Kategori Berita