Monday, September 16, 2024

Inilah Adiwata Komunitas Toyota...

Senin, 16 September 2024 - 20:30 WIB Bandung, VIVA – Pemerintah Indonesia saat ini...

Bupati Erisman Yahya Melakukan...

Nusaperdana.com, Indragiri Hilir - 16 September 2024 - Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Erisman...

Sebanyak 178 Personel Gabungan...

Sebanyak 2.178 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan pertandingan antara Persija Jakarta melawan Dewa...

Spesifikasi lengkap Kawasaki Brute...

Senin, 16 September 2024 - 18:00 WIB Tangerang, VIVA – PT Kawasaki Motor Indonesia...
HomePolitikJokowi Hampir Memiliki...

Jokowi Hampir Memiliki Kendali Penuh atas Golkar?

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin dekat untuk menjadi Ketua Umum Golkar. Dia mengklaim bahwa sebagian besar pemilik suara, mulai dari tingkat DPD provinsi hingga DPC kabupaten/kota, mendukung Jokowi untuk memimpin Golkar.

“Lebih dari 50 persen pemilik suara mendukung Jokowi. Padahal, hanya perlu 30 persen untuk menjadi Ketua Umum Golkar. Tinggal menunggu waktu saja. Namun, mereka tidak berani mengatakannya secara langsung,” kata Ridwan saat dihubungi Alinea.id.

Pemilihan Ketua Umum Golkar biasanya dilakukan melalui musyawarah nasional yang seharusnya berlangsung pada Desember 2024. Namun, para pemilik suara di Golkar enggan secara terang-terangan mendukung Jokowi karena takut dipecat. Sebagian dari mereka bergerak secara diam-diam untuk membantu Jokowi menguasai kursi Golkar-1, termasuk dengan mempercepat konvensi partai pada Agustus 2024.

Ridwan menjelaskan bahwa percepatan konvensi bukan karena masa jabatan Jokowi akan berakhir pada Oktober 2024, tetapi untuk melakukan regenerasi dan memastikan dukungan Partai Golkar terhadap Presiden terpilih (Prabowo) dalam jangka panjang.

Dalam AD/ART Golkar, disebutkan bahwa calon Ketua Umum harus merupakan kader Golkar yang pernah memimpin jabatan struktural di DPP Golkar atau organisasi pendiri yang didirikan oleh Golkar selama satu periode. Ridwan menjelaskan bahwa Jokowi pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Mebel Indonesia Solo Raya dan pengurus Kadin Solo Raya, yang berafiliasi dengan Golkar.

Selain Jokowi, beberapa nama lain seperti Dudung Abdurachman dan Muhammad Yusuf Ateh juga didorong untuk menjadi Ketua Umum Golkar. Namun, lebih dari separuh daerah menginginkan Jokowi sebagai Ketum Golkar meskipun belum pasti bahwa Jokowi akan terpilih.

Analis politik Zaki Mubarak meyakini bahwa Jokowi akan menghadapi kendala berat jika ingin menjadi Ketum Golkar. Golkar bukanlah partai kecil yang bisa dengan mudah “dibajak” seperti PSI. Meskipun demikian, Zaki menyatakan bahwa Jokowi memiliki peluang besar untuk melanjutkan karier politiknya di Golkar setelah berpisah dengan PDI-Perjuangan.

Namun, elite-elite Golkar diprediksi tidak akan mudah melepaskan kursi Ketum kepada Jokowi. Setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, posisi Jokowi dalam Golkar kemungkinan hanya akan terbatas sebagai Ketua Dewan Pakar atau Ketua Dewan Penasehat, tanpa memiliki kekuatan yang substansial.

Resistensi terhadap Jokowi bisa muncul dari tokoh senior Golkar seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Akbar Tandjung, Abu Rizal Bakrie, dan Agung Laksono. Mereka cenderung alergi terhadap citra politik dinasti yang melekat pada Jokowi.

Zaki menyarankan agar Jokowi bergabung dengan PSI bersama Kaesang, karena PSI telah memposisikan dirinya sebagai “penyambung lidah” Jokowi. Hal ini diharapkan bisa menghindari resistensi yang mungkin terjadi jika Jokowi bergabung dengan PSI.

Source link

Semua Berita

Ancaman Politik Identitas dalam Perlawanan Terhadap RK di Pemilihan Gubernur DKI

Gelombang penolakan terhadap calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil (RK) terus mengalir. Yang terbaru, pria yang akrab disapa Kang Emil itu menemui penolakan saat berkunjung ke Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Beberapa warga marah karena RK mengadakan acara tanpa...

Siapa yang akan berhasil menarik perhatian Anies? Rido vs Pramono-Rano.

Dukungan Anies Baswedan terus diperebutkan oleh pasangan calon yang bertarung dalam Pilgub DKI Jakarta. Efek ekor jas atau coat tail effect dari Anies dipercayai mampu meningkatkan elektabilitas para pasangan calon menjelang pemungutan suara. Tanpa Anies, Pilgub DKI diikuti oleh pasangan...

Pro dan kontra pelaksanaan RUU Wantimpres dan RUU Kementerian yang dibahas

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah berencana mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan RUU Kementerian Negara. Jika tidak ada halangan, kedua RUU kontroversial tersebut akan disahkan dalam rapat paripurna DPR minggu depan. Wakil Ketua...

Kategori Berita