Menjelang Pilkada Serentak 2024, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk tiga Penjabat Gubernur baru. Mereka akan bertugas di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Di Sumut, Hassanudin digantikan oleh Agus Fatoni, yang sebelumnya menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Selatan. Posisi Gubernur Sumatera Selatan diisi oleh Elen Setiadi, yang sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hassanudin kemudian dipindahkan menjadi Penjabat Gubernur NTB, menggantikan Lalu Gita Ariadi.
Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), menegaskan bahwa rotasi para Penjabat Gubernur tersebut dilakukan semata-mata untuk meningkatkan tata kelola birokrasi. Menurutnya, pergantian tersebut tidak terkait dengan Pilkada.
Penunjukkan para Penjabat Gubernur baru tersebut dikaitkan dengan persaingan Pilkada Serentak 2024, terutama karena dilakukan menjelang pembukaan pendaftaran kandidat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bobby Nasution, menantu Presiden Joko Widodo, telah mendapatkan tiket dari Gerindra untuk maju dalam Pilkada Sumatera Utara 2024.
Para Penjabat Gubernur yang dirotasi oleh Jokowi sebelumnya tidak terlibat dalam masalah-masalah tertentu. Hassanudin dianggap sukses dalam menjalankan program-program prioritas yang ditinggalkan oleh gubernur sebelumnya di Sumut, yakni Edy Rahmayadi.
Menurut Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, wajar jika pergantian para Penjabat Gubernur dikaitkan dengan kepentingan politik. Terlebih lagi, penjabat yang diganti bertugas di daerah yang kandidatnya berasal dari lingkungan Istana atau dekat dengan penguasa.
Meski terlibat dalam kepentingan politik, para Penjabat Gubernur tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam kontestasi Pilkada karena kewenangan mereka terbatas. Ali Sahab, pakar politik dari Universitas Airlangga, mengatakan bahwa jika terlihat adanya upaya cawe-cawe dari para Penjabat, maka masyarakat harus memberikan perlawanan.
Pergantian para Penjabat Gubernur menjelang Pilkada memiliki nada politik, terutama di Sumut, tempat Bobby berkontestasi. Namun, masyarakat diharapkan dapat memilih dengan bijak dan tidak terpengaruh oleh situasi politik.