Friday, July 11, 2025

Perluasan Syarat Penahanan untuk...

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan mengatur lebih banyak syarat penahanan...

Melly Mike Akan Tampil...

Penyanyi asal Amerika Serikat, Melly Mike, akan mengunjungi Riau untuk tampil di ajang...

Komisi III Membahas Aturan...

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengonfirmasi bahwa aturan penyadapan oleh penegak hukum...

Deretan Kementerian/Lembaga Minta Tambahan...

Sejumlah kementerian dan lembaga meminta tambahan anggaran dalam rapat kerja bersama DPR RI....
HomeBeritaNomor 1 Menunjukkan...

Nomor 1 Menunjukkan Tanda-Tanda Positif, Cocok dengan Nama Wahid

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Riau Abdul Wahid – SF Hariyanto mendapatkan nomor urut 1 untuk maju dalam Pilgub Riau pada bulan November 2024. Pengundian nomor urut tersebut dilakukan oleh KPU Riau di hotel Aryaduta Pekanbaru pada hari Selasa, 23 September 2024.

Abdul Wahid menyampaikan harapannya bahwa nomor urut yang diperoleh merupakan pertanda baik bagi pasangan Bermarwah untuk memimpin Riau ke depan. Dalam pidatonya, Wahid menyatakan bahwa ini merupakan niat dan upaya mereka untuk memenangkan dan membangun Riau agar menjadi lebih baik di masa depan.

Dengan mengusung tagline Riau Bermarwah, Wahid berjanji untuk mengayomi, menjaga, dan membangun Riau tanpa membeda-bedakan. Jika terpilih, mereka akan berusaha untuk menjadikan Riau lebih baik dan mengayomi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

Acara pengundian nomor urut ini diakhiri dengan deklarasi pilkada damai.

Semua Berita

Perluasan Syarat Penahanan untuk Lebih Berhati-hati

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan mengatur lebih banyak syarat penahanan agar aparat penegak hukum tidak sembarangan dalam menahan seseorang. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa pasal 93 ayat 5 KUHAP akan menjadi lebih terukur....

Komisi III Membahas Aturan Penyadapan dalam RUU KUHAP

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengonfirmasi bahwa aturan penyadapan oleh penegak hukum tidak termasuk dalam Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Hal ini telah disepakati oleh komisi bidang hukum legislatif. Menurutnya, tidak ada pengaturan khusus...

Deretan Kementerian/Lembaga Minta Tambahan Anggaran 2026: Analisis Terbaru

Sejumlah kementerian dan lembaga meminta tambahan anggaran dalam rapat kerja bersama DPR RI. Adapun kementerian dan lembaga tersebut sebagai mitra kerja komisi DPR RI menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk tahun anggaran 2026. Alasannya, pagu indikatif beberapa kementerian...

Kategori Berita