Wednesday, November 6, 2024

Arista Montana Farm, Tempat...

Arista Montana Farm, tempat wisata yang paling recommended - Ingin merasakan liburan...

Pengembangan Program Promosi dan...

Pengembangan Program Promosi dan Pemasaran Paseban menjadi langkah krusial untuk meningkatkan popularitas dan...

Tradisi dan Ritual di...

Tradisi dan Ritual di Paseban Sunda - Paseban Sunda, sebuah lembaga tradisional...

BPK: Garda Terdepan Akuntabilitas...

Bagaimana Badan Pemeriksa Keuangan meningkatkan akuntabilitas keuangan negara - Bagaimana Badan Pemeriksa...
HomeLainnyaUrgensi Pemisahan Fungsi...

Urgensi Pemisahan Fungsi Intelijen Dalam dan Luar Negeri

Pentingnya Pemisahan Fungsi Intelijen Dalam dan Luar Negeri

Penguatan dan penegasan peran BIN sebagai koordinator intelijen sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI) Rizal Darma Putra menganggap penting untuk memisahkan fungsi strategis antara intelijen dalam negeri dan luar negeri, mengingat kompleksitas ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini.

“Pemisahan fungsi intelijen luar negeri dan dalam negeri sangat diperlukan. Begitu pula dengan kewenangan penegakan hukum bagi intelijen dalam negeri,” ujar Rizal dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Rizal juga menyoroti pentingnya aspek pengawasan terhadap lembaga intelijen negara. Namun, tantangan pengawasan terhadap lembaga intelijen, khususnya BIN, sangat kompleks.

Ia menyebutkan ada tiga bentuk pengawasan yang penting terhadap intelijen, yaitu pengawasan anggaran, operasi, dan regulasi. Namun, di banyak negara, pengawasan terhadap lembaga intelijen selalu mengalami kesulitan.

Direktur Eksekutif LESPERSSI menambahkan bahwa transparansi dalam pengawasan sangat penting untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Sementara itu, peneliti BRIN Muhammad Haripin menekankan pentingnya penguatan BIN sebagai koordinator intelijen nasional, sesuai dengan amanat UU Intelijen.

Namun, dalam praktiknya, kata dia, fungsi BIN sebagai koordinator belum optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya ego sektoral di antara lembaga-lembaga yang memiliki fungsi intelijen.

“Penguatan dan penegasan peran BIN sebagai koordinator intelijen sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini,” kata Haripin.

Terkait dengan pengembangan SDM, Haripin mengemukakan bahwa proses rekrutmen dan pendidikan intelijen di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan, termasuk dengan adanya sekolah khusus, kurikulum, dan pengajar dari kalangan sipil dan peneliti.

Peneliti BRIN ini juga menyoroti pola pendidikan ideal untuk para intelijen masih perlu diformulasikan lebih baik, terutama untuk menghindari politisasi di dalam BIN.

Haripin mengungkapkan bahwa tantangan utama pengawasan terhadap BIN saat ini terletak pada kekosongan aturan yang mengatur kewajiban pengawasan, adanya konflik kepentingan, serta kompleksitas ancaman.

“Pengawasan yang baik harus mampu meminimalisasi konflik kepentingan dan memperkuat akuntabilitas anggaran BIN,” katanya.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/4383062/pemisahan-fungsi-intelijen-dalam-dan-luar-negeri-dinilai-penting

Source link

Semua Berita

Menteri Kabinet Prabowo: Peran, Kontribusi, dan Harapan

Menteri Kabinet Prabowo, sosok yang memegang peranan penting dalam pemerintahan, memiliki tugas dan tanggung jawab yang luas dalam memajukan bangsa. Perannya sebagai pemimpin di berbagai bidang pemerintahan, menuntut komitmen dan dedikasi tinggi untuk mencapai target dan harapan masyarakat....

Apa Peran BPK dalam Mencegah Korupsi di Indonesia?

Apa Peran BPK dalam Mencegah Korupsi di Indonesia? - Dalam menjaga integritas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memainkan peran yang krusial dalam mencegah korupsi. BPK, sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban...

Aktivis Papua Desak Penghentian Proyek Satu Juta Hektar Sawah di Merauke

Pemerintah Indonesia sedang menjalankan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan, di bidang pertanian untuk mencapai swasembada. Namun, upaya ini mendapat kritik karena dianggap merusak lingkungan setempat. Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan dimulai pada...

Kategori Berita