Presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, akan dilantik pada 20 Oktober 2024. Kabinet di pemerintahan mendatang diprediksi akan menjadi “gemuk”. Menurut daftar nomenklatur yang diterima Antara, ada 46 kementerian dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, lebih banyak jika dibandingkan dengan pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang hanya memiliki 34 kementerian.
Dalam sebuah acara di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (9/10), Prabowo memberikan alasan terkait pembentukan kabinet yang gemuk. “Ya negara kita besar, bung,” ujar Prabowo.
Menurut pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, kabinet yang gemuk akan menguras banyak anggaran negara dan tidak efektif. Selain itu, penambahan jumlah kementerian akan memerlukan waktu adaptasi yang cukup panjang karena harus menyesuaikan ASN terlebih dahulu, dan merancang program kerja.
Herdiansyah juga menilai bahwa kabinet yang gemuk akan lebih didominasi oleh politikus daripada profesional. Hal ini akan menunjukkan dominasi aspek politik dibandingkan dengan aspek teknis.
Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Bakir Ihsan, menilai bahwa kabinet yang gemuk berpotensi menambah risiko bertambahnya ego sektoral. Birokrasi di Indonesia memiliki kecenderungan untuk sulit menghindari ego sektoral.
Pakar hukum tata negara dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto, mengatakan bahwa peningkatan jumlah kementerian pada kabinet Prabowo-Gibran sebenarnya lebih menunjukkan peningkatan dirjen menjadi kementerian. Oleh karena itu, secara bidang tidak jauh berbeda dengan komposisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yang memiliki 34 kementerian.
Agus meyakini bahwa jumlah kementerian tidak akan bertambah signifikan pada kabinet Prabowo-Gibran, namun kemungkinan akan ada penambahan badan-badan baru. Badan-badan tersebut kemungkinan akan dipimpin oleh tokoh teknokrat dari kalangan profesional.
Meskipun terlihat gemuk, kabinet Prabowo-Gibran diperkirakan tidak memerlukan adaptasi yang terlalu lama untuk mulai bekerja. Proses transisi dari pemerintahan sebelumnya diprediksi akan berjalan lancar.
Agus memperkirakan bahwa kurang dari setahun pemerintahan Prabowo-Gibran sudah dapat menjalankan roda pemerintahan dan birokrasi secara perlahan. Ini akan lebih cepat dibandingkan dengan saat Jokowi pertama kali menjadi presiden pada tahun 2014.