Pemerintahan era Prabowo Subianto dan DPR RI ditantang untuk mempercepat pengesahan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkontribusi pada kemajuan HAM. Menurut SETARA Institute, indeks HAM selama satu dekade masa kepemimpinan Presiden Jokowi tidak pernah mencapai level yang memuaskan. Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, mencatat bahwa skor pemajuan HAM selama periode 2014-2019 hanya mencapai angka 3,2, dengan penurunan menjadi 2,9 pada tahun 2020.
Selama tahun 2021-2024, skor pemajuan HAM tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, tetapi cenderung stagnan atau menurun sedikit demi sedikit. Hal ini menjadi bukti tidak tercapainya janji-janji yang telah disampaikan oleh Jokowi, baik dalam Nawacita pertama maupun Nawacita kedua. Masalah kebebasan beragama juga menjadi fokus perhatian, dengan stagnasi atau bahkan kemunduran dalam indikator Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) pada Indeks HAM 2024.
SETARA Institute merekomendasikan agar pemerintahan Prabowo Subianto dan DPR dapat mempercepat agenda pengesahan RUU yang memiliki dampak positif bagi kemajuan HAM. Beberapa RUU yang disorot meliputi RUU Masyarakat Adat, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, perlunya peninjauan ulang terhadap regulasi-regulasi yang dianggap kontra-produktif terhadap kemajuan HAM, serta upaya memperkuat checks and balances dalam sistem pemerintahan.
Presiden Prabowo Subianto juga disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berdampak pada kriminalisasi dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat dan aktivis lingkungan. Hal ini bertujuan untuk memberikan restitusi kepada korban serta memastikan tata kelola pemerintahan yang inklusif sebagai dasar dalam penerbitan regulasi dan kebijakan. Dengan demikian, diharapkan pemerintahan Prabowo Subianto dan DPR dapat memajukan HAM serta meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.