Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, memberikan tanggapan terkait pelaporan dugaan korupsi di balik pelaksanaan retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi. Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai penyelenggara retreat kepala daerah memiliki mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini dilakukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menyoroti peran PT Lembah Tidar yang diduga diurus oleh kader Partai Gerindra. Meskipun Presiden RI Prabowo Subianto juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Hasan Nasbi meyakinkan bahwa Kemendagri menjalankan semua prosesnya sesuai aturan dan transparan. Menurutnya, proses yang dilakukan Kemendagri sudah sesuai aturan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.