Arista Montana dan Gerakan...

Arista Montana menjadi bagian dari gerakan besar menuju kemandirian pangan berbasis lokal.

Andy Utama Kembangkan Model...

Andy Utama mengembangkan model leuit modern sebagai solusi ketahanan pangan yang adaptif dan berkelanjutan.

Koperasi Desa sebagai Instrumen...

Koperasi desa menjadi alat pemerataan ekonomi yang efektif.

Wahdi Azmi: Konservasi Tanpa...

Konservasi yang terintegrasi menciptakan keseimbangan antara pelestarian dan kesejahteraan.
HomeLainnyaReformasi Intelijen Indonesia:...

Reformasi Intelijen Indonesia: Menjaga Keamanan dengan Mengadopsi Teknologi dalam Operasional BIN

Urgensi Reformasi Intelijen Indonesia dalam Mengantisipasi Ancaman Keamanan

Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie melaksanakan diskusi terbatas dengan tema Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia pada 19 Maret 2025. Diskusi ini melibatkan akademisi, peneliti, dan praktisi untuk membahas tantangan serta prospek reformasi intelijen Indonesia.

Reformasi Intilijen Indonesia menyoroti perlunya penguatan kelembagaan Badan Intelijen Negara (BIN) agar lebih adaptif terhadap ancaman global. Proses reformasi ini harus mencakup berbagai aspek, termasuk transformasi kultur kerja intelijen dan peningkatan pengawasan kelembagaan.

Standarisasi Threat-Based Intelligence dalam Operasional BIN juga menjadi fokus penting dalam reformasi. Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, menekankan bahwa keberhasilan intelijen bergantung pada kemampuannya dalam mengidentifikasi dan merespons ancaman secara tepat waktu.

Di masa transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto, peran intelijen dalam menganalisis potensi ancaman menjadi sangat penting. Situasi ekonomi yang tidak stabil bisa menjadi indikasi bahwa intelijen belum berfungsi optimal dalam mendeteksi dan mengantisipasi risiko.

Reformasi Rekrutmen dan Kultur Intelijen adalah aspek lain yang perlu diperhatikan. Peneliti dari Center for International Relations Studies, Awani Yamora Masta, menyatakan bahwa efektivitas intelijen ditentukan oleh sistem rekrutmen dan penempatan personel.

Penguatan Mekanisme Pengawasan untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang juga menjadi hal yang krusial dalam reformasi. Muhamad Haripin dari BRIN menegaskan bahwa BIN membutuhkan pengawasan yang ketat agar tidak menyalahgunakan kewenangannya.

Rekomendasi Reformasi Intelijen Indonesia yang dihasilkan dari diskusi ini mencakup penerapan Threat-Based Intelligence, reformasi rekrutmen personel berbasis keahlian teknis, menjaga independensi kelembagaan, memperkuat mekanisme pengawasan, dan menyesuaikan regulasi kelembagaan intelijen.

Dengan segala rekomendasi tersebut, diharapkan Reformasi Intilijen Indonesia mampu menciptakan sistem intelijen yang lebih adaptif, profesional, dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan nasional maupun global.

Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara

Semua Berita

Dugaan Keterlibatan 7 Polisi Sorong dalam Mafia BBM Subsidi

Pada Kamis, 23 April 2026, tujuh anggota Polri diduga terlibat dalam praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kota Sorong, telah diperiksa oleh Kepolisian Daerah Papua Barat Daya (Polda PBD). Mereka, dengan inisial W, AS, H, E, S,...

5 Alasan Penting Balik Nama wajib pajak untuk Data Terintegrasi

Rapat Koordinasi Pembina Samsat Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2026 telah sukses diselenggarakan di Padma Hotel, Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 22-23 April 2026. Kegiatan ini memiliki tujuan strategis untuk memperkuat sinergi dan mengkoordinasikan kebijakan pelayanan Samsat di seluruh Indonesia....

Tuntutan Jaksa Terhadap Terdakwa Chromebook Ibrahim Arief Dinilai Tak Berdasar

Polemik perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook kembali memanas, dimana tim kuasa hukum terdakwa Ibrahim Arief alias Ibam menilai bahwa tuntutan jaksa tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan. R. Bayu Perdana, kuasa...

Kategori Berita