Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa kuota impor untuk komoditas atau bahan baku haruslah adil dan tidak hanya menguntungkan beberapa perusahaan besar. Dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta, Prabowo menyoroti pentingnya keadilan dalam penetapan kuota impor. Ia juga telah memberikan perintah kepada pejabat pemerintah untuk menghapus mekanisme kuota impor yang dapat menghambat neraca perdagangan negara.
Keputusan Prabowo ini diambil sebagai respons terhadap kekhawatiran yang disampaikan oleh anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait keseimbangan perdagangan dengan Amerika Serikat setelah pemberlakuan tarif timbal balik oleh kepresidenan Donald Trump. Shinta Kamdani, Ketua Apindo, menjelaskan bahwa pihak AS ingin mengurangi defisit perdagangannya, sehingga mereka meminta informasi terkait impor yang bisa dilakukan oleh Indonesia.
Dalam hal ini, Apindo menekankan pentingnya agar impor langsung menuju ke industri, bukan melalui pihak ketiga karena hal ini dianggap dapat memotong akar masalah. Prabowo menegaskan bahwa kebijakan impor harus dilakukan secara transparan dan adil untuk kepentingan seluruh pelaku usaha di Tanah Air. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperbaiki sistem perdagangan Indonesia dan menciptakan hubungan perdagangan yang seimbang dengan negara-negara lain.