Polres Kampar melakukan sinergi kuat dengan Komisi I DPRD Kabupaten Kampar untuk mengatasi konflik agraria dan pertambangan ilegal. Sinergi ini terlihat dalam temu silaturahmi dan koordinasi yang dilakukan pada Rabu (30/04/2025) pagi di Ruang Kerja Kapolres Kampar. Acara tersebut dihadiri oleh Kapolres Kampar bersama pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kampar.
Dalam koordinasi tersebut, terungkap beberapa masalah pertanahan dan pertambangan ilegal yang memerlukan perhatian bersama dan alur mitigasi yang baik. Kedua belah pihak sepakat untuk membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Agraria (Pertanahan) dan Tim Terpadu Penanganan Pertambangan Ilegal Kabupaten Kampar.
Kapolres Kampar menyatakan kesepakatan untuk bersinergi dengan Pemda, TNI, Lembaga Adat, dan lintas sektoral lainnya dalam menangani masalah pertanahan dan pertambangan ilegal. Mereka akan membangun sinergi dan terobosan yang baik untuk kebaikan Kampar Bumi Serambi Mekah.
Polres Kampar dan Komisi I DPRD Kabupaten Kampar akan mendorong pencegahan masalah atau tindak pidana serta penyelesaian konflik tanah dan pertambangan ilegal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam tim terpadu. Keterlibatan pemangku adat atau lembaga adat/kenegerian juga dianggap penting dalam penanganan masalah tanah klaim hak adat atau ulayat.
Sinergi yang dibangun antara Polres Kampar dan Komisi I DPRD Kabupaten Kampar diharapkan dapat mengatasi konflik agraria dan pertambangan ilegal di wilayah Kabupaten Kampar serta menciptakan keamanan dan ketenteraman bagi masyarakat.