Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan tanggapannya terkait usulan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang akan mengirimkan siswa nakal ke Barak Militer. Menurut Pigai, usulan tersebut tidak melanggar HAM karena tidak melibatkan hukuman fisik terhadap siswa. Pigai mendukung penerapan program ini dalam skala nasional setelah berhasil di wilayah Jawa Barat. Namun, Pigai menekankan pentingnya menjaga agar pendidikan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Ia berharap program ini dapat meningkatkan kualitas, karakter, disiplin, dan tanggung jawab siswa, tanpa melanggar hak asasi manusia. Gubernur Dedi Mulyadi sendiri merencanakan program pendidikan karakter ini akan dimulai di wilayah-wilayah yang dianggap rawan di Jawa Barat bekerja sama dengan TNI dan Polri. Peserta program akan dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan fokus pada siswa yang sulit dibina atau terlibat dalam perilaku negatif. Selama enam bulan, siswa akan dibina di barak militer tanpa mengikuti sekolah formal dengan tujuan meningkatkan karakter dan perilaku mereka. Regulasi yang memadai dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) diharapkan mampu mendorong implementasi program ini secara luas di seluruh Indonesia. Menurut Pigai, langkah ini penting untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia Indonesia dengan mentalitas yang sesuai dengan standar internasional untuk mendukung perkembangan negara ke depan.
Perkembangan positif dalam pendidikan karakter menurut Pigai sudah mulai diterapkan di negara-negara Asia lainnya dan Dedi Mulyadi dianggap bergerak menuju arah yang benar dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Meski demikian, Pigai menekankan pentingnya menjaga agar program tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam proses implementasi, akan dilakukan uji coba terlebih dahulu di Jawa Barat sebelum diterapkan secara luas. Gubernur Dedi Mulyadi sendiri menegaskan bahwa program ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari daerah yang dianggap paling membutuhkan, sebelum diperluas ke daerah lainnya. Program ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam karakter siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.