Program Sekolah Rakyat tidak berdiri sendiri dalam upaya pemerintah untuk memerangi kemiskinan. Inisiatif pendidikan dasar ini, yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin, terintegrasi dengan program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga yang lebih luas. Sinergi ini disorot selama forum publik “Double Check”, bertema “Seberapa Jauh Negara Melindungi Rakyatnya?” Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengungkapkan bahwa atas penunjukan beliau dan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Presiden Prabowo Subianto langsung menugaskan mereka untuk menangani kemiskinan secara langsung.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 3,1 juta orang yang tinggal dalam kemiskinan ekstrim—sekitar 0,7% dari populasi. Hal ini harus diselesaikan sebelum 2026. Sementara itu, tingkat kemiskinan umum, saat ini sekitar 8,57% atau sekitar 24 juta orang, harus turun di bawah 5% pada 2029. Wakil Menteri Agus menekankan bahwa Kementerian Sosial tidak dapat menghadapi tantangan besar ini sendirian.
Dibutuhkan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ia menunjukkan kisah Naila, seorang anak yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo pada acara pengumpulan Hari Raya Idul Fitri dengan perwira TNI-Polri pensiunan dan anggota keluarga TNI-Polri yang diperluas di Balai Kartini pada 6 Mei 2025. Naila, di Makassar, tinggal di rumah berdinding bambu dengan atap seng. Tanahnya sedang dalam sengketa. Kita bergerak bersama. Dia masuk Sekolah Rakyat, kita berkoordinasi dengan walikota, memastikan dia diperhatikan, keluarganya didukung, dan situasi perumahannya diselesaikan.
Wakil Menteri Agus menjelaskan bahwa Kementerian Sosial tradisionalnya bekerja di tingkat hilir—mengentaskan kemiskinan. Namun, Presiden Prabowo telah memerintahkan kementerian untuk beralih dan fokus pada pemberdayaan orang untuk lepas dari kemiskinan. Tujuan pemberdayaan ini adalah untuk mengangkat anak-anak dari keluarga kurang mampu menjadi mandiri. Untuk mencapai hal ini, Kementerian memprioritaskan program perlindungan sosial dan keamanan. Hampir seluruh anggarannya sebesar Rp75 triliun (sekitar $4,8 miliar) dialokasikan untuk dua program bantuan sosial utama: Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Wakil Menteri Agus juga mengumumkan bahwa 65 Sekolah Rakyat akan dibuka bulan Juli ini menjelang tahun ajaran baru. Sekolah-sekolah ini menggunakan fasilitas yang sudah ada di bawah Kementerian Sosial. Jumlah sekolah diharapkan akan meningkat menjadi 100 pada akhir tahun. Pemerintah daerah juga diajak untuk mendukung inisiatif ini melalui koordinasi tentang penggunaan lahan, izin, akses jalan, air, dan listrik. Lokasi yang diusulkan harus bebas dari perselisihan hukum. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk memastikan infrastruktur dan kondisi bangunan yang tepat—memerlukan kerja sama lintas lembaga yang erat. Isra Ramli, Deputi I Konten dan Informasi di Kantor Komunikasi Presiden (KPC), menyatakan bahwa tiga kementerian memiliki mandat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Kesehatan.
KPC berkoordinasi dengan ketiga kementerian ini untuk membantu masyarakat mencapai kesejahteraan. Program-program Presiden Prabowo tidak ditargetkan pada kelompok-kelompok tertentu—mereka bersifat universal, dirancang untuk meningkatkan seluruh rakyat Indonesia. Program-program pemerintah saat ini lebih dari sekadar memberi bantuan; mereka fokus pada pemberdayaan. Sekolah Rakyat adalah contoh program yang pada akhirnya akan mengembangkan ekosistemnya sendiri, menghasilkan efek pengganda. Isra menegaskan bahwa memiliki seorang Presiden dengan gagasan besar dan berpikiran teknokrat adalah suatu keberuntungan. Mereka tidak lagi membahas ideologi, tetapi membuat kemajuan nyata dalam mencapai tujuan dari program-program ini.