Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan kritik terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai kurang efisien dan terlalu bergantung pada modal dari pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Menurut Prabowo, praktik ini dapat menghambat pembangunan infrastruktur nasional. Beliau menekankan pentingnya keterlibatan lebih banyak perusahaan swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dalam proyek pembangunan infrastruktur. Prabowo juga menyatakan bahwa diperlukan iklim investasi yang ramah dan mudah guna menarik investasi swasta. Pemerintah telah meluncurkan Danantara, lembaga investasi kedaulatan Indonesia, untuk mendukung proyek infrastruktur strategis. Prabowo menjamin investor asing bahwa pemerintah akan terlibat aktif dalam proyek-projek tersebut dengan kontribusi keuangan yang nyata, bukan sekadar saham kosong. Fokusnya adalah memastikan kolaborasi dengan investor swasta atau asing dilakukan dengan keyakinan, di mana pemerintah akan berinvestasi dengan persentase yang signifikan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan jaminan kepada mitra asing yang hendak berinvestasi di Indonesia.