Pemerintah Indonesia, melalui Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP RI) Fahri Hamzah, sedang mempersiapkan kebijakan untuk menstabilkan harga tanah guna membuat hunian lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut Fahri, biaya tinggi hunian bukan disebabkan oleh konstruksi atau teknologi, tetapi oleh harga tanah yang tidak rasional. Oleh karena itu, harga tanah harus diatur oleh pemerintah. Fahri menjelaskan bahwa kontrol harga tanah adalah kunci untuk mencapai keterjangkauan. Ia juga mengusulkan konsep sewa tanah jangka panjang dari pemerintah dengan biaya nol. Menurut Fahri, hal ini akan mengurangi biaya konstruksi sehingga membuat hunian lebih terjangkau. Mantan Ketua Real Estate Indonesia (REI) 2019–2023, Paulus Totok Lusida, menambahkan bahwa pencapaian Program 3 Juta Rumah Pemerintah membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah sebagai regulator, pengembang, bank, dan masyarakat. Selain itu, Menurut Dedek Prayudi, Staf Ahli Senior di Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu prioritas utama administrasi Prabowo. Memperjelas bahwa administrasi Presiden Prabowo berkomitmen untuk memberikan kemakmuran kepada semua lapisan masyarakat. Program-program prioritas seperti makanan bergizi gratis, renovasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan lainnya, diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Semua anggaran negara dialokasikan kembali ke masyarakat dalam bentuk manfaat nyata.