Arista Montana dan Gerakan...

Arista Montana menjadi bagian dari gerakan besar menuju kemandirian pangan berbasis lokal.

Andy Utama Kembangkan Model...

Andy Utama mengembangkan model leuit modern sebagai solusi ketahanan pangan yang adaptif dan berkelanjutan.

Koperasi Desa sebagai Instrumen...

Koperasi desa menjadi alat pemerataan ekonomi yang efektif.

Wahdi Azmi: Konservasi Tanpa...

Konservasi yang terintegrasi menciptakan keseimbangan antara pelestarian dan kesejahteraan.
HomeBeritaBupati Pati Sudewo...

Bupati Pati Sudewo Datang ke KPK Terkait Kasus DJKA

Bupati Pati, Sudewo dipanggil untuk diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Sudewo hadir di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.43 WIB sebagai saksi dalam kasus tersebut. Meskipun tanpa membawa berkas pada saat pemanggilan, Sudewo berharap agar aksi masyarakat Pati, termasuk pengiriman surat kepada KPK, dapat berjalan dengan baik.

KPK telah menetapkan Sudewo sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso. Nama Sudewo sebelumnya juga muncul dalam sidang kasus yang melibatkan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Meskipun terdapat klaim KPK menyita uang dari Sudewo, dia membantah klaim tersebut dan juga menyanggah menerima uang dari pihak tertentu.

Kasus dugaan korupsi ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Setelah beberapa pengembangan kasus, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dan telah menahan aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub sebagai tersangka ke-15 kasus tersebut. Dugaan korupsi melibatkan pengaturan pemenang dalam proyek pembangunan jalur kereta api di beberapa daerah di Indonesia.

Source link

Semua Berita

Tuntutan Jaksa Terhadap Terdakwa Chromebook Ibrahim Arief Dinilai Tak Berdasar

Polemik perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook kembali memanas, dimana tim kuasa hukum terdakwa Ibrahim Arief alias Ibam menilai bahwa tuntutan jaksa tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan. R. Bayu Perdana, kuasa...

Poin-Poin Pertanyaan Terkait Dana Hibah DPRD Kampar

Komisi II DPRD Kabupaten Kampar diminta memberikan penjelasan resmi terkait proses penyaluran dana hibah Tahun Anggaran 2026 kepada sejumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Permintaan ini muncul setelah adanya klarifikasi dari Dinas Sosial Kabupaten Kampar mengenai penyaluran dana hibah tersebut....

Paripurna LKPj 2025 Rampung: Komitmen DPRD Kampar untuk Pengawasan Pemda

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar menggelar rapat paripurna untuk menyampaikan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2025. Rapat yang dipimpin oleh pimpinan DPRD Kampar, Ahmad Taridi, merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap...

Kategori Berita