Wednesday, January 14, 2026

Sumpah Gubri Wahid: Uji...

Aktivis sipil yang bernama Sanusi menyatakan dukungannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam...

Cibubur: Betrand Peto di...

Sinetron terkenal RCTI, Cinta Sepenuh Jiwa, akan mengadakan acara Meet & Greet di...

Silaturahmi PWI Bengkalis dan...

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bengkalis melakukan silaturahmi dan audiensi dengan Ketua Pengadilan...

Manfaat Alpukat untuk Pencernaan:...

Alpukat adalah buah yang terkenal karena kandungan lemak sehat dan tekstur creamy yang...
HomeBeritaRumah Warga Miskin...

Rumah Warga Miskin di Ganting Damai: Tanggung Jawab Bupati dan Keterlibatan Presiden Prabowo

Potret kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kampar kembali mencuat, kali ini terjadi di Desa Ganting Damai, Dusun Suka Maju, Kecamatan Salo. Rumah warga miskin yang tidak layak huni menjadi sorotan masyarakat karena kondisi bangunannya yang memprihatinkan. Dinding rapuh, atap bocor, dan lantai tanah menjadi keseharian penghuninya yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Hal ini menimbulkan kekecewaan terhadap kinerja pemerintah daerah yang dianggap tidak maksimal dalam mengatasi kemiskinan ekstrem.

Warga setempat menyoroti peran dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kampar, terutama Bupati Kampar, yang dianggap lalai dalam mendata dan menangani warga miskin di wilayahnya. Masyarakat meminta agar pemerintah lebih serius dalam menangani persoalan rumah tidak layak huni. Jika pemerintah daerah tidak mampu, diharapkan Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Presiden RI Prabowo Subianto turun tangan langsung.

Kasus ini memberikan pelajaran bagi pemerintah daerah bahwa program Rumah Layak Huni dan bantuan sosial seharusnya menjadi prioritas utama bagi warga miskin. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari Bupati Kampar atau instansi terkait mengenai penanganan rumah warga miskin di Desa Ganting Damai, masyarakat berharap sorotan publik ini tidak berakhir tanpa tindakan nyata. Kemiskinan bukan hanya sekadar data, tetapi jeritan nyata rakyat kecil yang menunggu kehadiran negara.

Source link

Semua Berita

Sumpah Gubri Wahid: Uji di Pengadilan, Bukan Opini Publik

Aktivis sipil yang bernama Sanusi menyatakan dukungannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus yang melibatkan Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid. Sanusi mempertegas bahwa sumpah yang diucapkan oleh Gubri Wahid harus diuji secara hukum di pengadilan untuk menghindari...

Silaturahmi PWI Bengkalis dan PN Bengkalis: Memperkuat Hubungan Komunitas

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bengkalis melakukan silaturahmi dan audiensi dengan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas IB Bengkalis pada hari Selasa. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Comment Center PN Bengkalis dengan suasana yang hangat. Silaturahmi dipimpin oleh Ketua PN...

Oligarki Tambang, Kapitalisme Liberal, dan Ketimpangan: Analisis Mendalam

Kritik terhadap arah demokrasi Indonesia semakin meningkat, tidak hanya dalam wacana tetapi juga dalam indikator ketimpangan ekonomi yang berkembang. Hal ini terbukti dengan semakin terkonsentrasinya kekayaan, aset, dan sumber daya alam pada sejumlah kelompok usaha besar, menimbulkan kekhawatiran terhadap...

Kategori Berita