Pada hari Sabtu, 28 Maret 2026, Pemerintah secara resmi menyerahkan 120 unit hunian tetap (huntap) dalam tahap pertama kepada masyarakat yang menjadi korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa pembangunan huntap di Tapsel merupakan salah satu yang paling cepat dalam penanganan bencana di Sumatera.
Menurut Tito, proses percepatan pembangunan huntap dilakukan melalui tiga tahapan utama. Tahap awal melibatkan pengumpulan data korban secara rinci berdasarkan nama dan alamat oleh pemerintah daerah (Pemda). Data tersebut kemudian diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebelum dilanjutkan ke tahap pembangunan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta pihak nonpemerintah seperti Yayasan Buddha Tzu Chi.
Selain itu, Tito turut mengapresiasi langkah Bupati Tapsel, Gus Irawan, atas sigapnya dalam menyajikan data kerusakan secara lengkap dan cepat untuk pencairan bantuan finansial kepada masyarakat yang terdampak. Data ini telah mempercepat penyaluran bantuan finansial seperti dana tunggu hunian (DTH) dan bantuan lainnya seperti Jaminan Hidup (Jadup) dari Kementerian Sosial, bantuan perabotan rumah tangga, dan dukungan stimulan ekonomi.
Tito juga menegaskan bahwa kecepatan dan kelengkapan pendataan yang dilakukan oleh Pemda Tapsel dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang terdampak bencana. Pemerintah mendorong kepala daerah di wilayah terdampak untuk mengikuti langkah-langkah yang telah dilakukan di Tapsel, terutama dalam hal pendataan berbasis nama dan alamat. Hal ini menjadi penting mengingat dampak luas bencana yang mencakup 52 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.