Aktivitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto saat ini terus menarik perhatian warga Indonesia. Di berbagai media, hampir setiap agenda resmi Presiden di luar negeri menjadi bahan sorotan, mulai dari pertemuan bilateral hingga partisipasi aktif dalam berbagai forum internasional bersama pemimpin dunia lainnya.
Tak jarang, respons publik yang muncul di media sosial lebih bernada skeptis. Banyak yang bertanya, “Untuk apa sering bepergian ke luar negeri?” atau “Hasil konkret apa yang sudah dirasakan?” Sejumlah masyarakat mempertanyakan urgensi dan efek nyata dari setiap langkah diplomatik pemerintah dibandingkan hasil pembangunan yang langsung tampak di kehidupan sehari-hari.
Padahal, jika menilik keadaan global dewasa ini, aktivitas diplomasi justru menjadi kunci agar kepentingan Indonesia tetap terlindungi di tengah ketegangan geopolitik. Dengan berlangsungnya sekitar satu setengah tahun masa kepemimpinan, Presiden Prabowo telah menjalani serangkaian kunjungan penting ke luar negeri, yang tercatat cukup intens. Hal ini bisa ditafsirkan sebagai sinyal bahwa Indonesia ingin memperkuat keterlibatannya dalam arena global yang kini semakin kompetitif.
Topik tentang makin aktifnya peran diplomasi itu menjadi diskusi menarik dalam gelaran IR Youth Talks oleh Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia. Dalam diskusi itu, hadir Anggy Pasaribu, seorang jurnalis dan juga pendiri Story of Anggy. Ia melihat ada jarak komunikasi antara tindakan pemerintah di kancah luar negeri dengan pemahaman masyarakat secara luas. Meskipun warga melihat diplomasi Indonesia makin menonjol, informasi tentang makna dan dampaknya sering tidak sampai ke akar rumput.
Anggy menyoroti bahwa dunia saat ini berada di situasi penuh ketidakpastian. Lihat saja ketegangan antara AS dan Tiongkok yang makin sengit, perang Rusia-Ukraina yang belum usai, serta konflik di Timur Tengah yang mempengaruhi pasar dan ekonomi global. Semua ini berdampak langsung hingga pada inflasi, harga bahan bakar, distribusi barang, dan peluang kerja di Indonesia.
Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas turut memaparkan bahwa fragmentasi geopolitik semakin nyata dan Indonesia, sebagai negara berkembang, terkena imbasnya secara langsung. Karenanya, upaya aktif menjalin hubungan dengan banyak pihak menjadi keharusan agar posisi Indonesia tetap aman dan stabil dalam hembusan situasi internasional yang dinamis.
Menurut Aloysius, Indonesia masih setia pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, namun kini sikap tersebut diiringi dengan fleksibilitas yang tinggi. Dalam teori hubungan internasional, cara ini dikenal dengan istilah hedging, yakni membina relasi dengan berbagai kekuatan besar tanpa memihak mutlak pada satu blok atau aliansi.
Menambahkan, Broto Wardoyo sebagai Ketua Departemen Hubungan Internasional UI menyebut, hedging Indonesia berkembang menjadi resilience-based hedging—yakni tidak hanya menyesuaikan dengan dunia luar, tetapi juga memperkuat kapasitas dalam negeri agar lebih tahan terhadap potensi guncangan dari luar. Keterlibatan Indonesia di forum seperti G20, ASEAN, dan BRICS adalah bagian dari strategi untuk mengamankan kepentingan nasional di tengah perlombaan kepentingan global.
Namun, masalah komunikasi strategi kepada masyarakat tetap menjadi PR besar. Di media massa, diplomasi sering kali hanya divisualisasikan lewat foto-foto seremoni, tanpa penjelasan utuh terkait arah kebijakan. Akibatnya, sebagian publik lebih melihat diplomasi sebagai aktivitas simbolis ketimbang sebagai strategi riil yang membawa manfaat bagi bangsa.
Anggy menekankan bahwa tidak berarti Indonesia tidak punya strategi, melainkan komunikasi hanya berjalan di lingkup elite. Bahasa yang teknokratis membuat pemaparan kebijakan luar negeri terasa jauh dari kehidupan harian masyarakat. Di sisi lain, era digital menuntut narasi yang lebih dekat, jelas, dan mudah dipahami jika ingin memenangkan opini publik.
Di sinilah pentingnya peran juru bicara yang tidak cuma menginformasikan apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga bisa menjelaskan mengapa langkah itu vital untuk rakyat. Dampak kebijakan diplomasi pada ekonomi, keamanan, investasi, atau keseharian harus terus disampaikan secara konsisten dan mudah dimengerti. Konten digital negara pun harus berbobot, bukan sekadar ramai tanpa substansi.
Diplomasi tidak lagi cukup hanya sukses di luar negeri, namun harus diimbangi dengan pemahaman dan dukungan dari masyarakat. Inilah tantangan besar diplomasi Indonesia saat ini: menjembatani komunikasi antara kebijakan elite dan kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia agar diplomasi benar-benar terasa manfaatnya oleh publik sendiri.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik