Konflik Dualisme Kepengurusan PBMI Memanas, Atlet Meminta Intervensi Kemenpora
Perwakilan PBMI Bersitegang di Kemenpora
Konflik dualisme dalam kepengurusan Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PBMI) kembali menemui babak baru. Perwakilan dari kubu Nadim Al Farell mengunjungi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada Kamis (21/5/2026) untuk menjelaskan polemik yang terjadi setelah dua Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) digelar.
Munaslub pertama pada 10 April 2026 menetapkan AA La Nyalla Mahmud Mattalitti sebagai Ketua Umum, sementara Munaslub kedua pada 25 April 2026 menetapkan Nadim Al Farell sebagai Ketua Umum PBMI.
Permintaan Perlindungan bagi Atlet Muay Thai
Sekretaris Jenderal PBMI versi Nadim Al Farell, Lutfi Agizal, menyampaikan kronologi konflik, persoalan kepengurusan di daerah, dan dampak yang dirasakan oleh atlet Muay Thai Indonesia.
Atas konflik ini, pihak Nadim Al Farell berharap agar Kemenpora turun tangan dalam mediasi dan memberikan perlindungan kepada atlet, pelatih, dan tim yang terkena dampak dari konflik tersebut.
Potensi Persoalan Hukum dan Penyelesaian Melalui Mediasi
Pihak kubu Nadim Al Farell juga menyoroti potensi persoalan hukum terkait pencairan dana kepada pihak yang dianggap tidak sah secara legal. Mereka mengingatkan bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi harus dijunjung tinggi.
Kuasa hukum PBMI dan pengurus provinsi, Yunus Adhi Prabowo, menjelaskan bahwa aturan AD/ART organisasi harus dihormati. Ia juga menegaskan bahwa ketentuan yang bertentangan dengan AD/ART tidak dapat diterima secara hukum.
Konflik terus berlanjut, namun pihak Nadim Al Farell berharap penyelesaian dapat ditemukan melalui mediasi dan kebijakan administratif sebelum menuju ke proses hukum.