Bupati Bengkalis Hadiri Rakornas Forkopimda di Batam
Bengkalis, Nusaperdana.com – Bupati Bengkalis, Hj. Kasmarni, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama jajaran Pemerintah Pusat serta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Sumatera. Rakornas tersebut dihadiri langsung Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, Menteri Dalam Negeri RI Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Dr. H. Bima Arya Sugiarto, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, Direktur Utama Kompas TV Rosianna M. Silalahi, serta para Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Sekda se-Sumatera.
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah di Kota Batam
Rakornas tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menghadapi berbagai dinamika Pemerintahan, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, serta memastikan kebijakan Nasional dapat berjalan secara efektif hingga ke Daerah.
Di samping Rakornas Forkopimda, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Batch 2 Regional Sumatera. Rangkaian kegiatan ini menjadi momentum untuk memberikan apresiasi terhadap berbagai capaian dan kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan, dan inovasi Daerah.
Peran Komunikasi dan Sinergi Antar Pemerintah Daerah
Menurut Bupati Kasmarni, forum Rakornas menjadi ruang penting bagi Kepala Daerah untuk memperoleh arahan langsung dari Pemerintah Pusat sekaligus memperkuat komunikasi dan koordinasi antar Pemerintah Daerah. Sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Forkopimda sangat diperlukan untuk memastikan berbagai kebijakan dan program prioritas Pemerintah dapat diimplementasikan dengan baik serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Tantangan pembangunan saat ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah Daerah tidak dapat bekerja sendiri, sehingga diperlukan keterpaduan langkah antara seluruh unsur Pemerintahan, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat.