Di era globalisasi saat ini, arus keuangan, informasi, dan barang fisik bergerak melintasi batas negara dan menciptakan tantangan baru bagi negara-negara, seperti yang diingatkan oleh Farrell dan Newman (2019). Peristiwa konflik di Ukraina dan Iran membuka mata dunia akan kerentanan yang timbul akibat ketergantungan antarnegara. Efek perang, meski disebut terbatas, tidak hanya dirasakan di wilayah konflik, tetapi juga merambat secara global. Dalam kasus Ukraina, jalur distribusi pangan global terganggu, sementara gangguan dari Perang Iran terlihat pada pasokan energi dunia. Kedua konflik ini tidak hanya disebabkan oleh menurunnya produksi, melainkan juga terganggunya distribusi barang melalui jalur-jalur utama dunia.
Peristiwa di Selat Hormuz, misalnya, menunjukkan bahwa hanya dengan meningkatkan ancaman terhadap jalur pengiriman, seperti penempatan ranjau dan rudal, para pelaku pelayaran sudah menilai risiko terlalu tinggi untuk melintas. Dampaknya, volume minyak yang bisa melewati selat utama ini menyusut drastis, hingga International Energy Agency (2026) menyebutnya sebagai salah satu gangguan pasokan terburuk dalam sejarah pasar energi. Iran bahkan tidak perlu memblokade total; cukup membuat kondisi tidak layak bagi kelancaran pelayaran. Di Ukraina, mekanisme serupa terjadi di sektor pangan. Sebagian besar ekspor pertanian Ukraina, sebelumnya dikirim melalui Laut Hitam, terpaksa dialihkan dengan jalur darat atau sungai yang kapasitasnya terbatas, dan tidak mampu mengimbangi kebutuhan ekspor dunia (EPRS, 2022).
Selain distribusi, produksi juga terdampak akibat rantai pasok input seperti pupuk global dikendalikan oleh Rusia dan Belarus. Sebuah gangguan di rantai tersebut dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian di negara lain pada musim tanam selanjutnya (OECD, 2022). Ini mempertegas bahwa kerentanan sektor pangan dan energi tidak hanya pada hasil akhir, tetapi bergantung juga pada ketersediaan bahan baku, jalur distribusi, dan alternatif yang ada.
Jaringan ekonomi dunia tampak luas, namun realitanya tetap terdapat konsentrasi pada simpul-simpul tertentu yang belum tergantikan. Sekali satu simpul mengalami masalah, efeknya bergulir ke banyak negara sekaligus. Konsep “chokepoint effect” yang disampaikan Farrell dan Newman (2019) sangat relevan dalam melihat fenomena ini, karena banyak simpul kritis tidak hanya berupa jalur laut, melainkan juga jaringan finansial, pembayaran, teknologi, hingga logistik rantai pasok barang digital dan fisik. Fishman (2025) bahkan menegaskan bahwa simpul-simpul ini kini jadi sasaran dalam strategi perang ekonomi, baik dengan cara fisik (seperti sabotase atau ancaman militer) maupun kebijakan sanksi, pembekuan aset, hingga pemutusan akses teknologi.
Inti dari dinamika perang memang tidak berubah—yaitu alat meraih tujuan politik. Namun, cara dan jangkauan dampaknya kini jauh lebih luas, mencakup negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Gangguan di Laut Hitam berdampak pada ketersediaan gandum bagi negara importir, dan krisis di Selat Hormuz mengguncang harga dan pasokan energi hingga ke negara Asia Tenggara seperti Indonesia. Negara yang tidak berperang pun terhantam oleh konsekuensi kelumpuhan simpul utama dunia.
Oleh karena itu, perencanaan pertahanan tidak lagi cukup hanya memperhitungkan kekuatan militer lawan dan kemungkinan serangan langsung. Negara seperti Indonesia harus siap menghadapi siklus gangguan fungsi kritis yang dapat terjadi meskipun konflik berada jauh dari perbatasan. Gangguan pada pelabuhan utama, jaringan distribusi energi, pusat data, hingga rantai logistik pangan bisa membatasi kemampuan bertahan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun militer. Ketergantungan negara sangat nyata, dan kesiapan negara tergantung pada seberapa cepat dan efektif fungsi-fungsi vital tersebut bisa dipulihkan atau diganti ketika mengalami hambatan.
Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat bergantung pada konektivitas antarwilayah, simpul ketergantungan meliputi pelabuhan, selat, terminal energi, pusat data, jaringan kabel bawah laut, serta jalur logistik dan komunikasi lainnya. Jika satu saja dari titik-titik itu terganggu, perekonomian dan pertahanan nasional akan langsung tertekan. Oleh sebab itu, swasembada tidak menjamin ketahanan ketika input masih tergantung pada pihak eksternal. Solusi yang lebih ampuh ialah memastikan ketersediaan cadangan, jalur alternatif, dan sistem pengganti.
Pelajaran yang bisa dipetik untuk Indonesia adalah perlunya pendekatan pertahanan nasional yang tidak hanya sektoral, melainkan fungsional. Dalam situasi perang atau gangguan global, fungsi seperti distribusi energi, komunikasi, pangan, dan akses keuangan harus tetap berjalan lancar, atau bisa segera dipulihkan jika terganggu. Perlindungan terhadap simpul kritis, penyediaan jalur cadangan, hingga penyesuaian kebijakan menjadi sangat penting guna memastikan negara tetap tangguh menghadapi situasi paling buruk.
Persiapan nasional tidak hanya soal antisipasi serangan fisik, tapi juga tentang mengetahui fungsi-fungsi mana yang paling esensial dan mudah lumpuh, berapa lama negara bertahan jika terjadi kerusakan pada simpul vital, dan bagaimana segera mengaktifkan alternatif. Keterhubungan global memang tidak bisa dihindari, namun yang harus disadari, di balik saling percaya dan interdependensi, tersimpan risiko besar bila simpul krusial dunia tiba-tiba lumpuh. Babak baru perencanaan pertahanan harus mulai menjelaskan—bukan hanya dari ancaman eksternal tetapi juga dari potensi macetnya jalur vital domestik dan global yang menjadi tumpuan kehidupan bangsa.
Sumber: Perang Terbatas, Dampak Global: Broto Wardoyo Soroti Ketahanan Pertahanan Indonesia
Sumber: Menakar Dampak Tak Terbatas Dari Perang Terbatas