Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertolak ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada Senin, 28 September 2026, untuk memastikan penanganan korban dugaan keracunan makanan di Kecamatan Bawang berjalan menyeluruh. Kunjungan itu juga diarahkan untuk memastikan keluarga korban memperoleh kepastian, sementara proses investigasi dan pengawasan keamanan pangan dipercepat.
“Hari ini saya langsung datang untuk memastikan korban tertangani dengan baik, keluarga mendapat kepastian, investigasi dituntaskan, dan pengawasan diperkuat,” ujar Gibran dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
Pelayanan medis menjadi prioritas
Gibran menegaskan, korban yang masih menjalani perawatan harus mendapatkan pelayanan kesehatan sampai pulih. Pemerintah juga diminta memastikan korban yang telah diperbolehkan pulang tetapi kembali mengalami keluhan tetap bisa mengakses pemeriksaan dan penanganan medis lanjutan.
Selain kesinambungan layanan, pemerintah menjamin biaya pengobatan tidak dibebankan kepada keluarga korban. Karena itu, mekanisme pembiayaan di seluruh fasilitas kesehatan yang menangani korban harus dipastikan berjalan dengan baik.
Penanganan tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam kunjungan Gibran ke Batang. Ia menekankan bahwa kebutuhan medis korban harus segera dipenuhi, terlepas dari status perawatan mereka, baik yang masih berada di fasilitas kesehatan maupun yang telah kembali ke rumah tetapi mengalami keluhan lagi.
Investigasi diminta segera dituntaskan
Gibran menyampaikan bahwa penyebab kejadian masih dalam proses pemeriksaan. Ia meminta investigasi diselesaikan secepatnya dan hasilnya disampaikan secara terbuka kepada publik. Menurut dia, keterbukaan hasil pemeriksaan penting agar kejadian tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bersama.
“Penyebab kejadian masih dalam proses pemeriksaan, tapi investigasi harus segera dituntaskan dan penyampaian hasil investigasi harus secara transparan, sehingga dapat menjadi pembelajaran bersama,” katanya.
Hingga proses pemeriksaan selesai, belum ada penyebab yang dinyatakan sebagai pemicu dugaan keracunan tersebut. Pemerintah menempatkan hasil investigasi sebagai dasar untuk menentukan perbaikan yang diperlukan dalam pelaksanaan program terkait.
Pengawasan keamanan pangan dievaluasi
Selain penanganan korban dan penyelidikan penyebab kejadian, Gibran meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, terutama aspek keamanan pangan. Evaluasi itu meliputi penerapan standar higiene, waktu pengolahan makanan, proses penyimpanan, distribusi, serta pengawasan langsung di lapangan.
“Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, standar keamanan pangan harus dipastikan, dan setiap temuan harus segera diperbaiki. Kita ingin program prioritas Presiden ini memberikan manfaat sebesar-besarnya dengan keamanan dan kualitas makanan sebagai prioritas,” jelasnya.
Gibran berharap hasil investigasi dan evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan program sekaligus memperkuat pengawasan keamanan pangan. Pemerintah ingin program prioritas Presiden tetap memberikan manfaat bagi masyarakat dengan memastikan kualitas dan keamanan makanan menjadi perhatian utama.