Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari membantah tudingan bahwa Pasal 18 Ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 sengaja dirancang untuk membuka jalan bagi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.
Hasyim menegaskan, ketentuan tersebut disusun sebagai aturan yang berlaku umum bagi seluruh bakal calon, bukan untuk menguntungkan Gibran atau pihak tertentu. “Rumusan norma dalam pasal tersebut berlaku untuk semua orang yang mau nyalon dan tidak dalam rangka menguntungkan orang atau pihak tertentu,” kata Hasyim kepada wartawan, dikutip Senin (12/10/2026).
Kronologi penyusunan aturan
Menurut Hasyim, urutan waktu penyusunan PKPU membantah anggapan bahwa norma itu dibuat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kemudian memungkinkan Gibran maju dalam Pilpres 2024.
PKPU Nomor 19 Tahun 2023 ditetapkan pada 9 Oktober 2023 dan diundangkan pada 13 Oktober 2023. Adapun Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 baru dibacakan pada 16 Oktober 2023. Putusan tersebut mengubah ketentuan mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Hasyim menyatakan, rumusan Pasal 18 Ayat (1) huruf m dan Ayat (3) telah disiapkan sebelum putusan MK dibacakan. Karena itu, dia menolak anggapan bahwa aturan tersebut dirumuskan untuk menyesuaikan dengan putusan yang keluar kemudian.
Ia juga menjelaskan bahwa penyusunan norma tidak dilakukan secara sepihak oleh KPU. Prosesnya mencakup uji publik, konsultasi dengan Kementerian Pendidikan, pembahasan bersama DPR dan pemerintah melalui rapat kerja serta rapat dengar pendapat (RDP), kemudian harmonisasi dan sinkronisasi dengan Kementerian Hukum.
Isi pasal yang dipersoalkan
Pasal 18 Ayat (1) huruf m PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengatur kewajiban bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menyerahkan bukti kelulusan pendidikan menengah.
Sementara itu, Pasal 18 Ayat (3) memuat pengecualian bagi bakal calon yang bersekolah di luar negeri. Bagi calon yang tidak memiliki dokumen bukti kelulusan sekolah menengah dari sekolah asing, dokumen tersebut dapat dikecualikan apabila yang bersangkutan memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.
Ketentuan ini kemudian menjadi polemik setelah Bambang Widjojanto (BW), kuasa hukum Denny Indrayana dan sejumlah pihak lainnya, mempersoalkannya dalam kaitan dengan pencalonan Gibran pada Pemilu 2024.
Hasyim membantah KPU telah melakukan permufakatan jahat atau menyelundupkan norma hukum melalui PKPU tersebut. Ia menyatakan lembaganya mengikuti tahapan dan prosedur hukum dalam merumuskan aturan. “KPU tidak sembarangan dan tidak ngawur dalam merumuskan norma dan sudah melalui serangkaian prosedur hukum,” ujar Hasyim.

