Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno yang juga cucu dari Presiden pertama RI Ir. Soekarno, Dade Marhaendra, mengungkapkan pendapatnya mengenai pernyataan kader PDIP, Djarot Saiful Hidayat, yang menyebut pasangan capres-cawapres Prabowo-Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai cerminan neo orde baru (orba).
Menurut Dade, hal ini perlu diwaspadai dan bisa saja terjadi saat ini. Menurutnya, neo orba bisa muncul saat situasi rezim yang marak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Perilaku KKN kembali dipraktekkan oleh penguasa saat ini, sebagai bagian dari abuse of power yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif,” kata Dade kepada wartawan pada Selasa, 7 November 2023.
Dade menjelaskan bahwa sistem politik pada era orba juga ditandai dengan maraknya KKN. Politik KKN tersebut kemudian ditentang oleh masyarakat dan mengakibatkan keruntuhan rezim.
Menurut Dade, pada masa reformasi saat ini, perilaku KKN semacam itu seolah kembali muncul dan mengkhawatirkan. Salah satu contohnya adalah dengan mencalonkan anak sulung Presiden sebagai calon wakil presiden.
“Penunjukkan Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto sangat kental dengan praktek tersebut. Gibran sebetulnya tidak memenuhi syarat berdasarkan undang-undang pemilu karena faktor usia, namun dipaksakan menjadi cawapres dengan menggunakan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga pemberi legalitas,” tambahnya.
Langkah tersebut dianggap Dade sebagai bentuk nepotisme. Ia juga menilai bahwa putusan Ketua MK yang merupakan paman Gibran menjadi salah satu indikator nepotisme yang terjadi.
“Ini jelas bentuk nepotisme. Nepotisme terjadi karena pimpinan tertinggi melakukan korupsi atas kekuasaan yang dimilikinya untuk mempengaruhi lembaga lain demi memenuhi ambisinya,” tambah Dade.
Serangkaian tindakan tersebut menurut Dade merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah saat ini. Hal ini juga dianggapnya sebagai penghianatan terhadap rakyat, bangsa, dan negara. Dade menekankan bahwa tindakan ini bertentangan dengan falsafah Pancasila dan juga merupakan pelecehan terhadap demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan yang adil.
