Friday, July 11, 2025

Melly Mike Akan Tampil...

Penyanyi asal Amerika Serikat, Melly Mike, akan mengunjungi Riau untuk tampil di ajang...

Komisi III Membahas Aturan...

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengonfirmasi bahwa aturan penyadapan oleh penegak hukum...

Deretan Kementerian/Lembaga Minta Tambahan...

Sejumlah kementerian dan lembaga meminta tambahan anggaran dalam rapat kerja bersama DPR RI....

Justin Bieber Comeback: Rilis...

Justin Bieber tampaknya akan membuat penggemar senang dengan rencana perilisan album barunya yang...
HomeBeritaKetua DPRD Kabupaten...

Ketua DPRD Kabupaten Siak Indra Gunawan, S.E. Hadiri Rakor ATR/BPN

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mengadakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor Tahun 2023 melalui tatap muka dan video conference di Hotel Raffles, Jakarta. Rapat yang diselenggarakan pada tanggal 21 November 2023 ini bertujuan untuk membahas Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan. Ketua DPRD Kabupaten Siak, Indra Gunawan, S.E, juga turut hadir dalam rapat tersebut bersama dengan beberapa Kepala OPD Kabupaten Siak.

Indra menyatakan bahwa penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Siak diharapkan dapat memastikan keterpaduan pembangunan di wilayah kabupaten dan menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Selain itu, juga dilakukan pemaparan Rancangan Peraturan Bupati tentang RDTR oleh masing-masing Kepala Daerah. Beberapa Kabupaten yang menghadiri Rapat koordinasi tersebut antara lain: Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Kabupaten Simalungun, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Pemerintah Kota Tanggerang, Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kabupaten Siak, Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Pemerintah Kota Bogor, dan Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Semua Berita

Komisi III Membahas Aturan Penyadapan dalam RUU KUHAP

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengonfirmasi bahwa aturan penyadapan oleh penegak hukum tidak termasuk dalam Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Hal ini telah disepakati oleh komisi bidang hukum legislatif. Menurutnya, tidak ada pengaturan khusus...

Deretan Kementerian/Lembaga Minta Tambahan Anggaran 2026: Analisis Terbaru

Sejumlah kementerian dan lembaga meminta tambahan anggaran dalam rapat kerja bersama DPR RI. Adapun kementerian dan lembaga tersebut sebagai mitra kerja komisi DPR RI menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk tahun anggaran 2026. Alasannya, pagu indikatif beberapa kementerian...

PN Surakarta Gugurkan Gugatan Ijazah Jokowi: Penggugat Ajukan Banding

Pada Jumat, 11 Juli 2025, Majelis Pengadilan Negeri (PN) Kota Surakarta memutuskan untuk menghentikan perkara gugatan terkait ijazah palsu SMA Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Putusan ini tertuang dalam amar putusan perkara nomor 99/Pdt.G/2024/PN.Skt. Sidang tersebut dilakukan secara...

Kategori Berita