Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menanggapi adanya kebocoran 204 juta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 yang terdapat di KPU RI. Menurut Budi Arie, pembobol data tersebut memiliki motif ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I DPR RI di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 29 November 2023.
Budi Arie menjelaskan bahwa motif ekonomi tersebut terkait dengan niat pembobol data untuk menjual 204 juta data yang berhasil diretas. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis menyatakan bahwa pihaknya tidak berkeinginan untuk mengetahui siapa pelaku kejahatan tersebut, namun tetap menekankan perlunya ada pihak yang bertanggung jawab atas kebocoran data tersebut.
Abdul Kharis juga menegaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, tanggung jawab atas kebocoran data tersebut ada pada pihak KPU. Menurutnya, KPU bertanggung jawab sebagai pengelola data pemilu sesuai dengan ketentuan dalam UU PDP.
