Kuasa hukum dari mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mengklaim bahwa ada dugaan oknum petinggi partai politik yang terlibat dalam beberapa proyek di Kementerian Pertanian (Kementan). Djamaluddin Koedoeboen, selaku kuasa hukum, menyebutkan bahwa hal tersebut menyebabkan pemerasan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Firli Bahuri, terhadap kliennya.
“Ini terkait dugaan keterlibatan mereka di beberapa proyek di Kementan, sehingga terjadi pemerasan dari FB selaku ketua KPK nonaktif terhadap pak SYL,” ungkapnya kepada wartawan pada Rabu, 6 Desember 2023.
Namun, dia tidak merinci atau menyebutkan apa saja nama-nama partai yang diduga terlibat dalam beberapa proyek di Kementan. Dirinya hanya menyebutkan bahwa jumlahnya lebih dari dua partai.
“Maaf aku nggak bisa menyebut nama partainya. (Jumlah) diduga lebih dari dua partai politik,” katanya.
Adapun hal itu diucapkannya saat ditanya mengenai ultimatum terhadap kubu Firli beberapa waktu lalu. Djamaluddin mengaku ada hal yang tidak bisa diungkap ke publik untuk menjaga kondisi atau iklim kondusif dalam rangka menghadapi pemilihan presiden dan pemilihan umum 2024.
“(Itu soal) Kami menduga terkait dengan keterlibatan beberapa oknum petinggi beberapa partai tertentu, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu pesta demokrasi di 2024 nanti,” katanya.
Untuk diketahui, Polda Metro Jaya menaikkan status kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK dalam penanganan kasus korupsi di Kementan tahun 2021 ke penyidikan.
“Selanjutnya direkomendasikan untuk dinaikkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Sabtu 7 Oktober 2023.
