Minggu, 14 April 2024 – 20:06 WIB
Jakarta, 14 April 2024 – Presiden Amerika Serikat Joe Biden, didesak membuat kebijakan untuk melarang impor mobil listrik China untuk masuk ke pasar Amerika. Hal tersebut disampaikan Ketua Komite Perbankan Senat, Senator Sherrod Brown.
Menurutnya, kendaraan listrik buatan China menjadi ancaman bagi industri otomotif di Amerika. Kebijakan pengenaan bea masuk yang tinggi bagi produsen mobil China diputuskan oleh Amerika.
Pihak Gedung Putih sendiri mengatakan AS sedang membuka penyelidikan apakah mobil listrik China menimbulkan risiko keamanan nasional. Sherrod Brown mengatakan pihaknya tidak bisa membiarkan China membawa kecurangan yang didukung pemerintah ke dalam industri otomotif Amerika.
“Saya mohon Anda mengambil tindakan yang berani dan agresif dan melarang secara permanen kendaraan listrik yang diproduksi oleh perusahaan China atau anak perusahaan apa pun yang mereka dirikan untuk menyembunyikan asal-usulnya,” kata Sherrod Brown, dikutip VIVA Otomotif dari Reuters, 14 April 2024.
Brown mengharapkan Biden bisa mengeluarkan kebijakan ini dalam waktu cepat. Sebab, dia menilai kendaraan listrik China ini merupakan ancaman nyata bagi industri otomotif Amerika Serikat.
Pada Maret lalu, Joe Biden mengatakan bahwa kendaraan asal China yang membanjiri pasar AS dapat menimbulkan risiko keamanan nasional. Dia dengan tegas menyatakan bahwa tidak akan membiarkan hal itu terjadi di bawah pemerintahannya.
Brown bersama dua rekan senatornya telah meminta Joe Biden untuk secara drastis menaikkan tarif impor kendaraan listrik China guna mengatasi risiko keamanan nasional pada Februari lalu. Sebelum menyarankan pelarangan ini.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen mencemaskan kelebihan pasokan kendaraan listrik asal China. Dia berpendapat bahwa dukungan negara China telah menyebabkan kapasitas produksi jauh melebihi permintaan domestik, dan ekspor akan mengancam lapangan kerja di AS dan negara-negara lain.
“Tak tinggal diam, China langsung memberikan respon terkait kritikan tersebut. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning, mengatakan bahwa mempolitisasi kelebihan kapasitas atau masalah ekonomi adalah tindakan yang melanggar hukum ekonomi.”
“China percaya bahwa semua pihak perlu menghormati prinsip-prinsip dasar ekonomi pasar seperti persaingan yang adil dan kerja sama, serta menangani perselisihan perdagangan dengan baik sejalan dengan aturan WTO agar dapat menjaga industri global dan rantai pasok tetap stabil.”