Nusaperdana.com, Kampar – Kasus oknum Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 003 Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dengan inisial HO telah menjadi perbincangan hangat di dunia pendidikan karena ditangkap oleh warga sedang berduaan dan tidak dapat membuktikan surat nikahnya saat ditangkap. Lebih parahnya lagi, HO didenda oleh warga di tempat tinggalnya sebanyak 2 ekor kambing karena kasus ini. Hingga saat ini, HO belum membayar denda 2 ekor kambing tersebut kepada warga.
Kasus ini sedang dalam proses hukum oleh Tim di Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kampar yang terdiri dari BKPSDM, Inspektorat, dan Disdikpora Kampar.
Anggota Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Kabupaten Kampar, Daulat Panjaitan, dalam pernyataannya kepada wartawan, menegaskan bahwa seharusnya oknum Kepala SD Negeri 003 Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota dijatuhi sanksi karena melibatkan masalah moral dan etika.
“Sanksi untuk Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 003 Bangkinang. Pejabat Bupati Kampar melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kampar harus berani mencopot jabatan Kepala SD Negeri 003 Bangkinang. Tidak boleh ada pembiaran dari pihak terkait,” tegasnya.
Kasus ini adalah kasus moral dan etika seorang Kepala sekolah. Bagaimana mungkin seorang kepala sekolah terlibat dalam kasus nikah sirih dan diduga memiliki surat nikah palsu yang tertangkap oleh warga, hal ini sangat memalukan dunia pendidikan.
Proses pencopotan Kepala SD Negeri 003 Bangkinang menjadi lambat karena ada pihak yang mendukung untuk kepentingan pribadi dari Kepala SD Negeri 003 Bangkinang tersebut, ujar Daulat Panjaitan.
Kita berharap kepada tim untuk bekerja secara profesional dan tidak takut dengan pihak-pihak yang membela oknum Kepala SD Negeri 003 Bangkinang, harap Daulat Panjaitan.
