Dua jenderal dari dua institusi yang berbeda akan bersaing dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) 2024. Dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Komjen Pol. Ahmad Luthfi sudah resmi diusulkan. Mantan Kapolda Jateng itu berpasangan dengan Taj Yasin Maimoen, mantan Wakil Gubernur Jateng periode 2018-2023.
Sebagai lawan, PDI-Perjuangan telah mencalonkan pasangan Andika Prakasa-Hendrar Prihadi. Andika, seorang jenderal purnawirawan, adalah mantan Panglima TNI yang juga pernah menjabat sebagai Komandan Paspampres. Sementara itu, Hendrar adalah mantan Wali Kota Semarang. Keduanya adalah kader PDI-P.
Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Kholid Adid, memprediksi pertarungan antara Andika dan Luthfi dalam Pilgub Jateng. Keduanya memiliki jaringan politik di Jateng. Kemungkinan aparat keamanan dan personel TNI terlibat dalam kontestasi politik tersebut, meskipun seharusnya netral sesuai aturan.
Pemilihan Gubernur Jateng hanya akan diikuti oleh dua pasang calon setelah PKB tidak mencalonkan Yusuf Chudlori alias Gus Yusuf. Partai politik pimpinan Muhaimin Iskandar tersebut kini mendukung pasangan Luthfi-Taj.
Kholid percaya bahwa Andika dan Luthfi akan bermain sesuai aturan dan tidak melibatkan bawahan mereka dalam politik praktis. Namun, ia berharap Bawaslu bisa mengawasi manuver aparat dalam Pilgub Jateng.
Dari segi elektoral, Kholid berpandangan bahwa Luthfi lebih unggul dibandingkan Andika. Selain didukung oleh hampir semua partai politik yang memiliki kursi di DPRD Jateng, Luthfi juga mendapat restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Luthfi, sebagai mantan Kapolda Jateng, lebih populer dan memiliki jaringan yang luas.
Menurut Muradi, seorang guru besar politik dan keamanan dari Universitas Padjadjaran, PDI-P mungkin mencalonkan Andika untuk mencegah mobilisasi aparat keamanan dalam Pemilihan Gubernur Jateng.
Pengawasan terhadap potensi mobilisasi aparat juga harus dilakukan oleh masyarakat Jateng. Pengalaman dalam Pemilu 2024 menunjukkan bahwa Bawaslu dan KPU setempat sulit mengawasi dengan efektif.
Kita harus berharap agar masyarakat bisa mencegah pertarungan kotor terjadi, mengingat pentingnya netralitas TNI-Polri dalam konteks politik, dan kendali yang optimal terhadap mobilisasi aparat negara di Pilgub Jateng.
