Saturday, November 9, 2024

Strategi Konservasi Lahan Subur...

Strategi konservasi lahan subur di daerah rawan erosi - Erosi tanah, ancaman...

Konservasi Hutan: Jaga Keseimbangan...

Pentingnya konservasi hutan untuk menjaga keseimbangan iklim - Hutan, paru-paru dunia, memainkan...

Solusi Mengatasi Polusi Udara...

Solusi untuk mengatasi masalah polusi udara di daerah perkotaan - Udara kotor...

Strategi Konservasi Air Tanah...

Kekeringan, ancaman serius yang mengintai daerah-daerah rawan, mengancam kehidupan manusia dan lingkungan. Di...
HomePolitikPenggunaan Anggaran Tunjangan...

Penggunaan Anggaran Tunjangan Perumahan Anggota DPR yang Tidak Efektif

Anggota DPR periode 2024-2029 tidak akan lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas, tetapi akan diganti dengan tunjangan rumah dinas atau rumah jabatan. Hal ini diumumkan oleh Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Jumat (4/10).

Sebelumnya, telah beredar surat edaran dari Sekretariat Jenderal DPR Nomor B/733/RT.01/09/2024 tentang pengembalian rumah jabatan anggota DPR. Surat yang dikeluarkan pada tanggal 25 September 2024 tersebut, menyuruh anggota DPR yang terpilih maupun yang tidak terpilih untuk meninggalkan rumah dinas mereka masing-masing.

Proses penyerahan aset kepada negara melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) masih dalam proses. Menurut Indra, orang-orang yang masih tinggal di rumah dinas diminta untuk meninggalkannya paling lambat akhir Oktober 2024.

Indra menjelaskan bahwa rumah dinas yang ditempati anggota DPR saat ini tidak lagi ekonomis sebagai tempat tinggal. Banyak rumah yang sudah rusak parah dan tidak layak huni.

Dalam proses identifikasi biaya sewa rumah di sekitar Senayan, Semanggi, dan wilayah Jabodetabek, tujuannya adalah untuk menentukan besaran tunjangan yang cocok bagi para anggota DPR yang baru.

Sebagai tanggapan, seorang analis politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Djoni Gunanto, mengatakan bahwa pemberian tunjangan rumah sebagai pengganti rumah dinas bagi anggota DPR kurang tepat. Menurut Djoni, kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang menurun, sehingga sebaiknya anggota DPR tinggal di rumah dinas yang disediakan negara.

Menurut peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karius, memberikan tunjangan perumahan untuk menggantikan rumah dinas DPR akan membuang anggaran, terutama karena DPR akan segera pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Lucius menekankan bahwa DPR seharusnya memprioritaskan kebutuhan rakyat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi daripada memberikan tunjangan perumahan. Dia juga mengingatkan bahwa tunjangan perumahan bisa disalahgunakan untuk pembelian aset lainnya.

Diharapkan kebijakan pemberian tunjangan rumah ini dapat dikaji ulang agar tidak terjadi penyelewengan dalam penggunaan anggaran.

Source link

Semua Berita

Konservasi Hutan: Jaga Keseimbangan Iklim untuk Masa Depan

Pentingnya konservasi hutan untuk menjaga keseimbangan iklim - Hutan, paru-paru dunia, memainkan peran vital dalam menjaga keseimbangan iklim. Keberadaannya sebagai penyerap karbon dioksida (CO2) dan emisi gas rumah kaca lainnya menjadi kunci dalam mengurangi dampak pemanasan global....

Apa Tugas dan Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menjaga Transparansi Negara?

Apa tugas dan peran Badan Pemeriksa Keuangan - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga independen yang memiliki peran vital dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sebagai "pengawal" keuangan negara, BPK memiliki tugas dan fungsi yang...

Signifikansi ospek militeristik dalam kabinet Prabowo di Lembah Tidar

Kegiatan "ospek" para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih resmi dibuka di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (25/10). Menggunakan pesawat Hercules, para menteri dan wakil menteri diberangkatkan dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sehari sebelumnya. "Banyak sesi-sesi penting...

Kategori Berita