Sunday, July 13, 2025

Peran Gereja dalam Mempertahankan...

Pada Minggu, 13 Juli 2025, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Sabam...

Merasa Tak Pantas: Ariana...

Dalam kisah terbaru Tebaran Hati, Dito berhasil menyelamatkan dirinya dengan cepat saat mengalami...

Fadli Zon Tetapkan 17...

Menteri Kebudayaan Fadli Zon telah menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional...

Mitsubishi Fuso Perkuat Fasilitas...

Bisnis konsumen yang didukung oleh Mitsubishi Fuso semakin diperkuat dengan strategi Zero Down...
HomePolitikApa yang terjadi...

Apa yang terjadi jika tidak ada oposisi dalam pertemuan Megawati dan Prabowo

Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana untuk bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Dia berharap pertemuan tersebut dapat terjadi sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

Setelah itu, Ketua DPP PDI-P dan Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan menu nasi goreng akan disajikan kembali saat Megawati bertemu dengan Prabowo. Puan mengatakan bahwa saat pertemuan pada tahun 2019, Megawati memasak nasi goreng untuk Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan saat itu.

Puan mengungkapkan bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo tinggal menunggu momentum yang tepat karena keduanya sama-sama ingin bertemu. Pertemuan tersebut dapat dilakukan di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, atau di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan dan kawasan Hambalang, Bogor.

Pertemuan ini dianggap sebagai penentu apakah PDI-P akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Jika PDI-P bergabung, hal tersebut dapat mengancam keseimbangan pemerintahan karena tidak akan ada oposisi yang kuat di parlemen.

Menurut peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, skenario terburuk dari ketiadaan oposisi karena PDI-P masuk pemerintahan adalah masyarakat sipil akan kesulitan dalam mengontrol hegemoni kekuasaan. Namun, masyarakat sipil yang terorganisir sudah mulai mengatur gerakan untuk melawan penguasa dan parlemen yang hanya membuat aturan untuk kepentingan pribadi.

Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati juga menilai bahwa jika semua partai politik masuk ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan terbentuk, kekuatan kontrol dan pengawasan dari pusat kekuasaan akan berkurang. Ini dapat mengarah pada melemahnya sistem pengawasan dan kontrol terhadap pemerintah.

Secara keseluruhan, pertemuan antara Megawati dan Prabowo dianggap penting dan dapat mengubah dinamika politik di Indonesia jika PDI-P memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Source link

Semua Berita

Daftar 25 Perwira TNI AD Naik Pangkat Juli 2025

Sebanyak 25 perwira tinggi TNI AD resmi memperoleh kenaikan pangkat dalam upacara Laporan Korps Kenaikan Pangkat di Markas Besar TNI AD, Jakarta. Acara tersebut dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, yang menyoroti pentingnya nilai-nilai kepercayaan,...

24 Nama Calon Dubes RI Yang Lulus Fit and Proper Test

Indonesia tengah bersiap untuk memperkenalkan sejumlah perwakilan diplomatik baru di kancah internasional. Sebanyak 24 calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia telah melewati uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh DPR. Proses ini berlangsung intens...

Profil Ade Armando: Komisaris Baru PLN Nusantara Power

Ade Armando, politisi PSI, menarik perhatian publik setelah diangkat sebagai komisaris di PT PLN Nusantara Power. Langkah ini menuai beragam reaksi dari masyarakat yang penasaran dengan latar belakang Ade. Sebelum terjun ke politik, Ade adalah seorang jurnalis dan dosen...

Kategori Berita