Pemerintah Indonesia melalui Kantor Presiden telah menyoroti skandal korupsi terkait ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, terungkap adanya dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Hasan Nasbi, Kepala Biro Komunikasi Presiden, menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap upaya penegakan hukum yang sedang dilakukan.
Hasan juga menyoroti komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi korupsi di semua sektor, baik di lembaga negara maupun badan usaha milik negara (BUMN). Selain tindakan hukum, pemerintah juga mendorong Pertamina untuk meningkatkan tata kelola perusahaan sebagai respons terhadap skandal tersebut. Pertamina dianggap sebagai pilar ekonomi utama Indonesia dan kekhawatiran serius terhadap kasus penipuan bahan bakar juga disoroti oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah berkomitmen untuk melakukan reformasi sektor migas negara dan menegaskan bahwa kepentingan publik harus diutamakan. Presiden Prabowo mengungkapkan tekadnya dalam menjaga integritas dan transparansi tata kelola perusahaan, khususnya dalam kasus-kasus korupsi seperti yang terjadi pada Pertamina. Mereformasi sektor migas negara dan membersihkan operasi perusahaan adalah langkah yang diutamakan untuk memastikan Pertamina tumbuh sebagai perusahaan yang lebih kuat, lebih bijaksana, bertanggung jawab, dan transparan. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa tindakan pembersihan dan penegakan aturan harus dilakukan untuk kepentingan rakyat Indonesia.