Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Puan Maharani, mengungkapkan bahwa praktik oplosan dan pengurangan takaran MinyaKita di pasaran terjadi akibat kurangnya pengawasan. Dia menekankan pentingnya pemerintah untuk mengevaluasi sistem pengawasan distribusi minyak goreng tersebut guna mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Kasus kecurangan MinyaKita menurut Puan harus dijadikan pembelajaran agar pengawasan produk pangan semakin ditingkatkan demi kepentingan rakyat. Selain itu, Puan juga menyoroti perlunya tindakan tegas terhadap pelaku kecurangan distribusi MinyaKita serta menegaskan pentingnya menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Dalam upaya mencegah kasus serupa terjadi lagi, Puan mendorong Komisi IX DPR RI dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk terlibat dalam pengawasan produk secara berkala. Puan juga menekankan perlunya hukuman berat bagi pelaku kecurangan agar tidak ada celah bagi praktik serupa di masa depan. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat juga akan melakukan pengusutan lebih lanjut terkait temuan beredarnya MinyaKita yang tidak sesuai takaran. Kasus-kasus penyelewengan MinyaKita di beberapa lokasi juga telah diungkap oleh pihak kepolisian, menunjukkan urgensi perbaikan sistem pengawasan distribusi minyak goreng subsidi ini.
