Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW-IWO) Provinsi Riau, Muridi Susandi, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan langsung ke Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap maraknya dugaan penyimpangan dan kurangnya pengawasan terhadap kinerja dan pengelolaan anggaran oleh sejumlah kepala desa di wilayah tersebut. Menurut Muridi, adanya laporan masyarakat dan hasil pemantauan lapangan menunjukkan indikasi penyalahgunaan Dana Desa, mulai dari ketidaksesuaian pelaksanaan program pembangunan desa hingga penggunaan dana desa yang tidak efisien.
Muridi menegaskan perlunya KPK memperluas pengawasan ke tingkat desa karena dana yang dikelola oleh kepala desa mencapai miliaran rupiah setiap tahun. Tanpa pengawasan yang ketat, potensi penyimpangan akan semakin meningkat. Selain sebagai penegak hukum, kehadiran KPK di desa juga berperan sebagai pendidik dan pengarah bagi kepala desa agar memahami pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan.
PW-IWO Riau siap mendukung langkah-langkah KPK dengan melakukan liputan investigatif, publikasi kegiatan edukatif, dan kolaborasi dalam program pencegahan korupsi di daerah. Media memiliki peran penting sebagai pilar keempat demokrasi dalam mengawal kepentingan masyarakat dan memastikan penggunaan anggaran desa sesuai ketentuan.
Meski belum ada tanggapan resmi dari KPK terkait permintaan ini, Muridi berharap desakan tersebut dapat menjadi langkah awal perbaikan sistem pemerintahan di tingkat desa, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan demikian, upaya untuk mencegah penyimpangan dan memastikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dapat terwujud.