Pemerintah tengah mempersiapkan program Sekolah Rakyat, dengan mengutamakan anak jalanan untuk ikut serta. Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Idit Supriadi Priatna, menjelaskan bahwa anak jalanan yang akan masuk program ini merupakan mereka yang berada dalam desil 1 dan desil 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama anak-anak yang tidak terdaftar lagi di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Fokus utama program ini adalah pada anak-anak yang mengalami kemiskinan ekstrem dan tidak tercatat sebagai siswa.
Untuk memastikan program ini efektif, Kemensos telah membentuk tim bersama Dinas Sosial setempat yang akan turun langsung ke lapangan. Program Sekolah Rakyat ini akan mulai beroperasi pada 14 Juli 2025 dengan 100 unit sekolah berasrama yang menyediakan pendidikan gratis untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan dasar siswa akan ditanggung oleh negara sebagai bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk mensejahterakan keluarga miskin dan meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari kelompok ekonomi terendah.
Pelaksanaan program ini akan dikoodinasikan oleh Kementerian Sosial, sementara rekrutmen guru akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Guru-guru Sekolah Rakyat harus lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan bersedia mengajar penuh waktu di lingkungan asrama. Kurikulum Sekolah Rakyat terdiri dari tiga dasar utama, yakni kurikulum karakter dan asrama oleh Kementerian Sosial, kurikulum sekolah formal oleh Kemendikdasmen, dan kurikulum pendidikan agama oleh Kementerian Agama untuk memperkuat pembentukan karakter dan nilai spiritual.
