Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Riau, Muridi Susandi, berencana untuk menyurati DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dalam waktu dekat. Surat tersebut akan berisi permintaan resmi agar dewan melakukan rapat dengar pendapat (hearing) terbuka terkait penggunaan dana aspirasi atau pokok-pokok pikiran (pokir) oleh anggota DPRD. Menurut Muridi, hal ini bukan hanya demi organisasi, tetapi juga sebagai upaya bersama dengan masyarakat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
IWO Riau merancang konsep hearing yang melibatkan seluruh masyarakat dari 20 kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa menyaksikan pelaporan penggunaan dana aspirasi secara visual dan mengawasi secara langsung. Hasil investigasi menunjukkan masih banyak fasilitas umum yang dalam kondisi memprihatinkan, mengundang pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan dana pokir sebagai instrumen pembangunan berbasis kebutuhan rakyat.
Selain itu, terdapat indikasi praktik jual-beli proyek pokir yang merusak esensi dari dana pokir itu sendiri. IWO Riau akan berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil untuk mengawal proses ini. Mereka menegaskan pentingnya keterbukaan anggaran dalam demokrasi dan pemerintahan yang bersih.
Muridi menekankan bahwa tujuan hearing ini adalah untuk membangun komunikasi dua arah antara rakyat dan wakilnya. Ia berharap DPRD Inhil merespons positif usulan ini dan menjadikan hearing terbuka sebagai agenda rutin dalam mengevaluasi kinerja legislatif. Ini adalah langkah transparansi demi kepentingan rakyat, karena wakil rakyat harus kembali kepada rakyat dengan kejujuran dan keterbukaan.