Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), membagikan wawasan kunci dengan pemimpin regional untuk menyelaraskan pemahaman tentang program unggulan Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah acara yang diadakan di Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada Rabu (30 Juli). Turut hadir dalam acara tersebut adalah Muhamad Isra Ramli, Deputi I untuk Bahan Komunikasi dan Informasi di PCO; Tigor Pangaribuan, Deputi untuk Sistem dan Tata Kelola di Badan Gizi Nasional (BGN); serta Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Acara yang berjudul “Bukti Nyata Program-program Presiden Prabowo Subianto” diselenggarakan oleh DPP Gempita (Gerakan Milenial untuk Cinta Tanah Air).
Forum ini juga dihadiri oleh beberapa pemimpin daerah, di antaranya: Darma Wijaya, Bupati Serdang Bedagai, Maya Hasmita, Bupati Labuhanbatu, Baharudin Siagian, Bupati Batu Bara, bersama pejabat setempat lainnya dan perwakilan Forkopimda Sumatera Utara (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah).
Dalam sambutannya, Hasan menekankan pentingnya menyelaraskan perspektif di semua tingkatan pemerintahan untuk memastikan implementasi yang lancar dan terkoordinasi dari program-program prioritas nasional. “Kita harus memastikan keselarasan—terutama antara pemerintah pusat dan daerah—agar kita dapat maju bersama. Pemahaman bersama adalah kuncinya,” ujarnya.
Hasan menjelaskan bahwa agenda kebijakan Presiden Prabowo bukanlah sesuatu yang dipikirkan secara spontan, melainkan didasarkan pada perencanaan jangka panjang—banyak ide yang telah diungkapkan dalam sebuah buku yang ditulis Prabowo lebih dari satu dekade yang lalu, yang sekarang menjadi dasar program-program pemerintah.
Salah satu inisiatif unggulan tersebut adalah Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang dijelaskan Hasan sebagai produk dari visi jangka panjang yang dipikirkan dengan matang. Dia mencatat bahwa program serupa telah diterapkan di lebih dari 109 negara, dengan dampak yang dapat diamati 10 hingga 20 tahun ke depan. Hasan mengajak semua pihak untuk berkontribusi pada percepatan program ini. “Pemerintah pusat menyediakan regulasi dan pendanaan. Pemerintah daerah membangun dapur. Sektor swasta juga dipersilakan untuk berpartisipasi,” tegasnya.
Forum ini juga menjadi platform bagi pemimpin daerah untuk menyampaikan umpan balik dan proposal langsung kepada perwakilan BGN mengenai program MBG. Hasan menekankan bahwa kolaborasi dan komunikasi langsung sangat penting untuk menghasilkan terobosan nyata di lapangan.
Hasan juga mengingatkan peserta bahwa dapur SPPG (Unit Layanan Pemenuhan Gizi) harus dikelola dengan hati-hati. Setiap hidangan yang disajikan harus memenuhi setidaknya sepertiga kebutuhan kalori harian, dan yang tak kalah penting—rasanya harus enak. “Jika makanannya tidak enak dan tidak dimakan habis, tujuan tidak tercapai. Itulah mengapa saya mengatakan: jika makanannya tidak enak, beri umpan balik. Sia-sia jika akhirnya berakhir di tempat sampah,” katanya.