Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah terbukti memberikan manfaat lebih dari sekadar gizi bagi pelajar, ibu hamil, dan balita—program ini juga menciptakan dampak ekonomi yang signifikan. Dalam waktu tujuh bulan sejak pelaksanaan, program ini telah menciptakan lapangan kerja langsung untuk 94.000 individu, tersebar di 2.391 Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Jumlah pekerjaan terus meningkat seiring dengan ekspansi unit SPPG di berbagai wilayah. Dari 7.000 pekerja pada bulan Januari, angka tersebut meningkat menjadi 68.000 pada bulan April, kemudian 72.000 pada akhir Juni, dan melonjak tajam menjadi 94.000 pada akhir bulan Juli.
Penyerapan anggaran juga meningkat sejalan dengan hal tersebut. Diperkirakan sekitar IDR 1–2 triliun disalurkan selama fase awal program (Januari–April), yang kemudian tumbuh menjadi IDR 4,4 triliun pada awal Juni, dan mencapai IDR 5,1 triliun pada akhir semester pertama tahun 2025—setara dengan 7,1% dari total IDR 71 triliun yang dialokasikan untuk program ini.
Menurut Fithra Faisal, Penasehat Senior di Kantor Komunikasi Presiden (KPC), program MBG telah memberikan dampak yang signifikan bagi ekonomi riil, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja.
“Inisiatif ini membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal,” ujar Fithra di Jakarta, Kamis (31 Juli).
Ia menambahkan bahwa penciptaan lapangan kerja diperkirakan akan bergerak lebih cepat di paruh kedua tahun ini, seiring dengan percepatan penyaluran anggaran. Semakin banyak SPPG didirikan dan semakin banyak penerima manfaat yang dilayani, semakin besar pula penyerapan fiskal dan potensi penyerapan tenaga kerja.
Badan Gizi Nasional (BGN) memproyeksikan bahwa pada bulan Agustus, Program MBG akan mencapai 20 juta penerima manfaat melalui 8.000 unit SPPG yang beroperasi. Berdasarkan proyeksi ini, total penyerapan anggaran diperkirakan mencapai IDR 8 triliun.
Untuk lebih mendukung inklusi tenaga kerja, BGN berencana merekrut staf dapur SPPG dari keluarga yang tinggal dalam kemiskinan ekstrim dan kelompok berpendapatan rendah (desil 1 dan 2). Dari 47 anggota staf yang biasanya bekerja di setiap SPPG, setidaknya 30% akan berasal dari rumah tangga yang rentan secara ekonomi.
Fithra melihat langkah ini sebagai tindakan strategis untuk membantu mengurangi kemiskinan ekstrim.
“Kebijakan ini memperkuat kapasitas operasional program, terutama dalam logistik dan manajemen, sambil memberdayakan komunitas berpendapatan rendah,” demikian kesimpulannya.