Pada hari Rabu, ribuan warga Kabupaten Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi protes menuntut agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Aksi ini dipicu oleh kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, yang memicu kemarahan di kalangan warga. Unjuk rasa yang berlangsung di depan Kantor Bupati sempat memanas dan berujung ricuh. Meskipun dihadapi dengan tekanan massa, Sudewo menegaskan bahwa ia tidak akan mengundurkan diri. Menurut Sudewo, setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada prinsip legalitas dan mekanisme demokrasi.
Bupati Sudewo memilih untuk hadir di tengah massa untuk meminta maaf namun dengan tegas menolak untuk mundur dari jabatannya. Ia menegaskan bahwa pemilihan dirinya sebagai Bupati melalui proses konstitusional dan jabatan publik tidak bisa dilepaskan hanya karena desakan massa. Sudewo juga menegaskan pentingnya mengikuti mekanisme hukum yang berlaku dalam situasi seperti ini.
Menyikapi tuntutan masyarakat, DPRD Pati membentuk panitia khusus (pansus) untuk meneliti kebijakan dan integritas Bupati Sudewo. Pansus ini akan melakukan rapat kerja dan paripurna dengan fokus awal pada pemeriksaan legalitas pengangkatan Direktur RSUD RAA Soewondo Pati yang dinilai tidak sah oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran, maka usulan pemakzulan akan diajukan melalui mekanisme resmi yang ada.
Keputusan Bupati Sudewo untuk tidak mundur dari jabatan dengan alasan legitimasi konstitusional menjadi sorotan utama dari aksi protes ini. Demikian pula dengan pembentukan pansus oleh DPRD Pati yang menjadi tonggak penting dalam menentukan arah proses politik selanjutnya. Dengan demikian, unjuk rasa tersebut mencerminkan keresahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak melibatkan partisipasi rakyat, sementara respon dari pihak berwenang menandai babak baru dalam dinamika pemerintahan daerah.
