Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, secara tegas mengumumkan bahwa pabrik-pabrik penggilingan beras berskala besar akan memerlukan izin khusus, sebagai langkah untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap orang-orang yang memanfaatkan kesulitan mereka untuk keuntungan besar. Prabowo menegaskan bahwa tidak ada yang di atas hukum, bahkan kepentingan bisnis terbesar sekalipun. Ia menekankan bahwa pemerintah akan menggunakan wewenang yang diberikan dalam Konstitusi 1945 dan Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan untuk menghukum para pelaku bisnis yang menimbun barang-barang pokok selama kekurangan atau volatilitas harga. Prabowo juga menegaskan bahwa industri yang penting bagi kehidupan masyarakat harus tetap berada di bawah kendali negara, sesuai dengan mandat para pendiri negara. Oleh karena itu, pemerintah akan menerapkan kebijakan yang lebih ketat yang mengharuskan operasi penggilingan beras berskala besar untuk mendapatkan izin khusus. Dengan keputusan ini, Prabowo menegaskan bahwa pihak yang bermain di sektor kebutuhan pokok masyarakat harus mematuhi regulasi yang ada agar tidak merugikan kepentingan rakyat. Menurut Prabowo, ini adalah langkah yang diperlukan untuk melindungi hak rakyat atas beras dalam jumlah yang tepat, kualitas yang baik, dan harga yang terjangkau.
