Isu reformasi TNI kerap kali hanya dipahami sebatas kekhawatiran publik terhadap campur tangan militer di urusan sipil, padahal permasalahannya jauh lebih dalam dan melibatkan persoalan manajemen sumber daya manusia serta struktur organisasi militer yang belum banyak dibahas secara luas. Sering kali, perdebatan soal hubungan sipil-militer berhenti pada wacana pengawasan militer oleh lembaga sipil, tanpa menyinggung akar-akar persoalan internal yang berperan dalam melanggengkan problem dualisme peran militer di Indonesia.
Program Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia baru-baru ini mengadakan diskusi bertema “Pola Karier dan Profesionalisme Militer” pada 4 Maret 2026, menghadirkan para ahli seperti Aditya Batara Gunawan, Beni Sukadis, dan Yudha Kurniawan. Mereka sepakat bahwa pembenahan TNI harus dilihat dari aspek internal dan eksternal secara bersamaan.
Diskusi tersebut menyoroti bagaimana batas antara otoritas sipil dan militer sering kali menjadi kabur akibat tumpang tindih kewenangan dan minimnya mekanisme kontrol yang efektif. Secara teoretis, militer seharusnya berfokus pada urusan pertahanan luar, sementara urusan keamanan domestik menjadi domain sipil. Namun, implementasinya sering kali tidak seideal teori dikarenakan penempatan jabatan di tubuh TNI yang tidak sepenuhnya murni berdasarkan prestasi melainkan banyak dipengaruhi oleh relasi personal dan dinamika politik.
Aditya Batara berpendapat bahwa pola karier di kalangan perwira menengah dan tinggi dalam TNI rentan disusupi kepentingan politik, terutama di tengah maraknya gaya kepemimpinan populis. Jalur promosi jabatan yang tidak transparan dan lebih mengandalkan kedekatan personal dengan elit politik membuat sistem meritokrasi menjadi macet. Ketika posisi strategis bisa didapat karena hubungan, bukan karena prestasi, maka profesionalisme TNI pun terancam.
Yudha Kurniawan mengkritisi mekanisme penunjukan Panglima TNI yang harus mendapat persetujuan DPR. Menurutnya, ini memang bernama kontrol sipil secara formal, namun celah untuk politisasi tetap terbuka lebar sehingga TNI mudah dijadikan alat kepentingan sekelompok pihak. Untuk memperluas perspektif, Yudha membandingkan dengan negara seperti Inggris yang tidak mensyaratkan persetujuan legislatif dalam pengangkatan petinggi militer, membuktikan bahwa praktik hubungan sipil-militer di bawah sistem demokrasi sangat bervariasi.
Sisi lain permasalahan juga terletak pada struktur organisasi TNI. Beni Sukadis menekankan persoalan kelebihan jumlah perwira yang tidak seimbang dengan ketersediaan jabatan karena keterbatasan skema pendidikan dan promosi. Akibatnya, banyak perwira menumpuk di tingkat atas, memunculkan tekanan agar TNI memperluas perannya ke bidang-bidang sipil demi menyerap surplus personel tersebut. Selain itu, pengelolaan anggaran pertahanan dan kapasitas pelatihan yang belum maksimal semakin memperkeruh situasi sehingga pencapaian profesionalisme ideal menjadi sulit diwujudkan.
Tradisi rotasi kepemimpinan di TNI juga dinilai bukanlah aturan baku yang tak boleh dilanggar. Beni mencontohkan bahwa beberapa kali kepemimpinan TNI berturut-turut berasal dari matra yang sama, menandakan bahwa keputusan lebih ditentukan oleh preferensi politik ketimbang aturan rotasi yang kadang disebut-sebut sebagai tradisi.
Semua dinamika itu semakin krusial di tengah kecemasan terhadap kemunduran demokrasi di Indonesia. Menurut para narasumber, penguatan profesionalisme internal harus menjadi prioritas agar hubungan sipil-militer berjalan proporsional dan saling mendewasakan, bukan mendomestikasi satu sama lain secara berlebihan. Model-model negara maju bisa dijadikan referensi di mana pengawasan sipil tetap berjalan, namun otonomi organisasi militer tetap dihormati untuk menjaga efektivitas sistem.
Untuk itu, perlu dorongan agar framework penataan karier dan promosi jabatan di tubuh TNI benar-benar lepas dari intervensi politik praktis dan sepenuhnya berbasis pada prestasi, dedikasi, serta kompetensi individu. Di saat yang sama, kontrol sipil tetap penting, asalkan tidak sampai mengganggu independensi profesional militer yang sangat vital bagi pertahanan negara dan stabilitas demokrasi secara keseluruhan.
Sumber: Motif Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil, Struktur Organisasi Dan Karier Perwira Disorot
Sumber: Motif Di Balik Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil Dan Pembengkakan Struktur Organisasisi