Harga Kelapa di Inhil Terus Melemah, Akademisi UNISI Tekankan Pentingnya Kehadiran Negara
Keberlangsungan harga kelapa yang terus mengalami penurunan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali menjadi sorotan. Dampaknya tak hanya dirasakan oleh petani, namun juga masyarakat yang menggantungkan hidup pada komoditas tersebut. Hal ini memunculkan pertanyaan akan perlunya campur tangan pemerintah untuk menciptakan tata niaga yang lebih adil bagi para petani.
Akibat Pelemahan Harga Kelapa di Inhil
Ketua Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri (UNISI), Bayu Fajar Susanto, SE., MM, menyoroti bahwa penurunan harga kelapa mencerminkan masalah struktural dalam rantai pasok dan pemasaran komoditas tersebut. Rantai distribusi yang panjang dan minimnya transparansi menjadi alasan lemahnya posisi petani dalam menawar harga.
“Kehadiran negara tidak boleh hanya terpaku pada pemberian bantuan sosial saat harga jatuh. Negara perlu melalui kebijakan yang dapat memperbaiki struktur pasar, mengawasi stok kelapa secara regional, dan menghadirkan regulasi yang mendukung petani,” ungkap Bayu.
Langkah Strategis yang Perlu Dilakukan
Bayu merumuskan minimal tiga langkah strategis yang harus segera diambil pemerintah. Pertama, penguatan kebijakan tata niaga dan pengelolaan stok kelapa untuk mencegah praktik monopoli dan oligopoli dalam penetapan harga. Kedua, percepatan digitalisasi rantai pasok kelapa untuk meningkatkan daya tawar petani melalui akses informasi yang lebih terbuka. Ketiga, dukungan dalam hilirisasi industri kelapa di Inhil untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dan mengurangi ketergantungan terhadap penjualan kelapa bulat.
Potensi besar Inhil sebagai salah satu kawasan perkebunan kelapa terbesar di dunia harus diiringi dengan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Kehadiran negara dengan kebijakan yang pasti dan dukungan terhadap inovasi serta digitalisasi sektor pertanian diharapkan mampu mengakhiri siklus pelemahan harga yang selalu berulang setiap tahun.