Partai Komunis Indonesia (PKI) pernah menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia sebelum dibubarkan dan dinyatakan terlarang pada 1966. Perjalanan partai ini berlangsung lebih dari lima dekade, melalui fase pertumbuhan gerakan kiri, konflik bersenjata, kebangkitan lewat pemilu, hingga keruntuhan setelah peristiwa 30 September 1965.
Sejarah PKI dan peristiwa 1965 masih memiliki perbedaan penafsiran di kalangan sejarawan. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mencatat, sumber mengenai periode tersebut berasal dari beragam koleksi, termasuk arsip Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang. Karena itu, pembahasan mengenai PKI perlu membedakan fakta yang terdokumentasi, keputusan resmi negara, serta interpretasi yang masih diperdebatkan.
Dari ISDV hingga konflik Madiun
Akar gerakan komunis di Indonesia bermula dari pembentukan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) pada 1914. Organisasi tersebut berkembang dan pada 1920 berubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia, yang kemudian dikenal sebagai Partai Komunis Indonesia.
Pada 1926, PKI terlibat dalam pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Gerakan itu gagal dan diikuti penindakan terhadap anggota serta pendukungnya. Aktivitas PKI pun mengalami pembatasan selama masa pemerintahan kolonial.
Setelah Indonesia merdeka, PKI kembali tampil sebagai kekuatan politik. Namun, partai tersebut terlibat dalam konflik besar pada 1948. Pada 18 September tahun itu, terjadi Peristiwa Madiun yang melibatkan PKI dan kelompok-kelompok kiri dalam konflik bersenjata dengan pemerintah Republik Indonesia.
Ensiklopedia Sejarah Indonesia Kementerian Kebudayaan mencatat peristiwa tersebut sebagai puncak konflik antara pemerintah dan oposisi sayap kiri, terutama Front Demokrasi Rakyat (FDR), yang terdiri atas sejumlah organisasi berhaluan kiri, termasuk PKI. ANRI juga mencatat adanya proklamasi Republik Soviet Indonesia di Madiun pada tanggal yang sama. Konflik itu berakhir dalam beberapa bulan setelah pemerintah melakukan tindakan militer. Sejumlah pemimpin dan anggota kelompok yang terlibat ditangkap, sedangkan sebagian lainnya tewas.
Kembali menjadi kekuatan politik
Setelah mengalami kehancuran organisasi akibat Madiun 1948, PKI membangun kembali pengaruhnya pada dekade 1950-an. Di bawah kepemimpinan D.N. Aidit dan sejumlah tokoh lain, partai ini memperluas organisasi serta basis dukungan di kalangan buruh, petani, pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya.
Kekuatan tersebut terlihat dalam Pemilu 1955. Data Komisi Pemilihan Umum menunjukkan PKI meraih 6.179.914 suara atau 16,36 persen suara nasional untuk pemilihan anggota DPR. Perolehan itu menghasilkan 39 kursi dan menempatkan PKI di urutan keempat setelah PNI, Masyumi, dan NU.
Dalam pemilihan anggota Konstituante, PKI memperoleh sekitar 6,23 juta suara dan 80 kursi. Hasil tersebut menandai kembalinya PKI sebagai salah satu kekuatan utama dalam sistem demokrasi parlementer.
Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia memasuki masa Demokrasi Terpimpin. Kekuasaan politik semakin terpusat pada Presiden Soekarno, sementara persaingan antara kelompok nasionalis, agama, militer, dan komunis menguat. PKI mendukung gagasan Nasakom, yakni penyatuan unsur nasionalis, agama, dan komunis.
G30S, kekerasan, dan pembubaran
Pada awal 1960-an, PKI memiliki organisasi massa yang luas dan ruang politik yang besar. Namun, ketegangan dengan Angkatan Darat serta kelompok politik dan sosial lainnya meningkat. Perselisihan itu mencakup persoalan politik, ideologi, organisasi massa, agraria, dan gagasan pembentukan angkatan kelima.
Pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, terjadi penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat. Para korban dibawa ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta. Peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S itu kemudian memicu perubahan politik besar.
Terdapat perbedaan historiografi mengenai pihak yang bertanggung jawab dan sejauh mana keterlibatan PKI sebagai organisasi. Narasi resmi Orde Baru mengaitkan G30S dengan PKI, sementara penelitian dan sumber sejarah lain membahas keterlibatan sejumlah aktor dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda.
Setelah G30S gagal, Angkatan Darat di bawah Soeharto mengambil langkah untuk mengendalikan keadaan dan melakukan tindakan terhadap PKI, organisasi, serta orang-orang yang dianggap terkait. Pada akhir 1965 hingga 1966 terjadi penangkapan, pembunuhan, penahanan, dan berbagai kekerasan. Komnas HAM mencatat adanya dugaan pembunuhan, pemindahan penduduk secara paksa, perbudakan, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa dalam rangkaian peristiwa 1965-1966. Dampaknya juga dirasakan keluarga serta orang-orang yang dituduh memiliki hubungan dengan PKI.
Pada 12 Maret 1966, Soeharto mengeluarkan keputusan pembubaran PKI dan menyatakan partai beserta organisasi massanya sebagai organisasi terlarang. Keputusan itu diperkuat melalui Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 pada 5 Juli 1966, yang melarang PKI di seluruh Indonesia serta kegiatan penyebaran dan pengembangan komunisme, Marxisme, dan Leninisme.
Pembubaran tersebut mengakhiri keberadaan PKI sebagai kekuatan politik resmi sekaligus mempercepat berakhirnya pemerintahan Soekarno. Soeharto kemudian diangkat sebagai Presiden pada 1968. Hingga kini, PKI, G30S, dan kekerasan 1965-1966 tetap menjadi objek kajian sejarah dan hak asasi manusia, dengan penelitian yang terus menggunakan arsip dari berbagai negara.