Hari Demokrasi Internasional diperingati setiap 15 September sebagai momentum untuk menilai kembali kualitas demokrasi dan kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya dalam kehidupan bernegara. Pada 2026, peringatan tersebut kembali berlangsung pada Selasa, 15 September, sesuai kalender resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Peringatan ini tidak hanya berkaitan dengan pemilihan umum. Demokrasi mencakup partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, kebebasan menyampaikan pendapat, perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan, supremasi hukum, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab.
Penetapan oleh PBB
Hari Demokrasi Internasional ditetapkan Majelis Umum PBB pada 8 November 2007 melalui Resolusi 62/7. Resolusi tersebut berisi dukungan terhadap berbagai upaya pemerintah dalam mempromosikan dan mengonsolidasikan demokrasi di negara masing-masing.
PBB menetapkan 15 September sebagai tanggal peringatan karena bertepatan dengan Universal Declaration on Democracy. Deklarasi tersebut sebelumnya diadopsi oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) pada 1997.
Peringatan Hari Demokrasi Internasional untuk pertama kalinya digelar pada 15 September 2008. Sejak itu, tanggal tersebut menjadi agenda tahunan masyarakat internasional untuk meninjau perkembangan demokrasi sekaligus meningkatkan pemahaman publik mengenai prinsip-prinsip yang menopangnya.
Demokrasi dan hak masyarakat
Dalam sistem demokratis, masyarakat memiliki ruang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Kebebasan berekspresi dan hak memperoleh informasi menjadi bagian penting dari ruang tersebut.
Kebebasan berekspresi juga diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki dan menyampaikan pendapat, serta mencari, menerima, dan menyebarkan informasi.
Namun, perkembangan teknologi informasi membawa tantangan baru bagi ruang publik. Misinformasi, disinformasi, ujaran kebencian, dan konten manipulatif berpotensi memengaruhi kualitas diskusi publik maupun proses demokrasi.
Karena itu, masyarakat berperan dalam menjaga ruang publik dengan menggunakan dan menyebarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sikap menghormati perbedaan pendapat juga menjadi bagian dari tanggung jawab tersebut.
Makna peringatan pada 2026
PBB menempatkan Hari Demokrasi Internasional sebagai kesempatan bagi pemerintah, lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi. Peringatan ini sekaligus menjadi ruang untuk melihat berbagai tantangan yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi di dunia.
Pada 2026, momentum tersebut dapat digunakan untuk merefleksikan kondisi demokrasi, termasuk cara masyarakat menggunakan hak politik dan kebebasan sipil secara bertanggung jawab.
Hari Demokrasi Internasional pada akhirnya mengingatkan bahwa demokrasi membutuhkan partisipasi masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan sipil, serta institusi yang mampu menjalankan pemerintahan secara bertanggung jawab.