Wednesday, January 14, 2026

Sumpah Gubri Wahid: Uji...

Aktivis sipil yang bernama Sanusi menyatakan dukungannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam...

Cibubur: Betrand Peto di...

Sinetron terkenal RCTI, Cinta Sepenuh Jiwa, akan mengadakan acara Meet & Greet di...

Silaturahmi PWI Bengkalis dan...

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bengkalis melakukan silaturahmi dan audiensi dengan Ketua Pengadilan...

Manfaat Alpukat untuk Pencernaan:...

Alpukat adalah buah yang terkenal karena kandungan lemak sehat dan tekstur creamy yang...
HomeBeritaAsisten I Bidang...

Asisten I Bidang Pemerintahan Tantawi Jauhari turut serta dalam Rapat Koordinasi lintas sektor untuk pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terkait pekerja migran

Bupati Inhil, yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil, H. Tantawi Jauhari, hadir dalam acara Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Pekerja Migran Indonesia Di Lintas Perbatasan Laut, Senin (04/12/2023).

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Riau mengadakan rapat koordinasi bersama lintas sektor dengan tujuan mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sejumlah pintu masuk dan keluar Riau.

Rapat Koordinasi yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Pangeran Pekanbaru dihadiri oleh Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Dan Kesra, Anggota DPD-RI, Unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Kota se-Provinsi Riau, Bupati/Walikota se-Provinsi Riau, Instansi Vertikal dan pimpinan OPD terkait serta undangan lainnya.

Saat membuka Rapat Koordinasi, Plt. Deputi PP KWS Ertim Brigjen Dayan Victor Imanuel Blegur mengungkapkan bahwa salah satu permasalahan krusial dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah masih maraknya penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sindikat TPPO, kata Victor Imanuel, merupakan tindak kejahatan luar biasa, bahkan lintas negara. Kejahatan ini dilakukan secara terorganisir, sistematik, menggunakan modus terselubung, dan saat ini memanfaatkan teknologi internet (scamming online).

“Karenanya, dibutuhkan upaya yang luar biasa, koordinasi, dan kolaborasi penanganan yang serius dan berkelanjutan dengan menguatkan kerja sama antar Kementerian/Lembaga, TNI/Polri, Pemerintah Pusat/Daerah, Tokoh Keagamaan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Organisasi Kemasyarakatan, dan NGO,” ungkap Plt. Deputi PP KWS Ertim Brigjen Dayan Victor Imanuel Blegur.

Dalam sambutannya, Gubernur Riau, yang dibacakan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Dan Kesra, menyatakan bahwa rapat koordinasi yang dilaksanakan hari ini sangat penting dan vital, terutama bagi provinsi Riau sebagai garda terdepan termasuk daerah kabupaten/kota yang berada di kawasan perbatasan negara kita. (adv)

Semua Berita

Sumpah Gubri Wahid: Uji di Pengadilan, Bukan Opini Publik

Aktivis sipil yang bernama Sanusi menyatakan dukungannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus yang melibatkan Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid. Sanusi mempertegas bahwa sumpah yang diucapkan oleh Gubri Wahid harus diuji secara hukum di pengadilan untuk menghindari...

Silaturahmi PWI Bengkalis dan PN Bengkalis: Memperkuat Hubungan Komunitas

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bengkalis melakukan silaturahmi dan audiensi dengan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas IB Bengkalis pada hari Selasa. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Comment Center PN Bengkalis dengan suasana yang hangat. Silaturahmi dipimpin oleh Ketua PN...

Oligarki Tambang, Kapitalisme Liberal, dan Ketimpangan: Analisis Mendalam

Kritik terhadap arah demokrasi Indonesia semakin meningkat, tidak hanya dalam wacana tetapi juga dalam indikator ketimpangan ekonomi yang berkembang. Hal ini terbukti dengan semakin terkonsentrasinya kekayaan, aset, dan sumber daya alam pada sejumlah kelompok usaha besar, menimbulkan kekhawatiran terhadap...

Kategori Berita