Friday, September 20, 2024

Wakil Ketua DPRD M....

Wakil Ketua DPRD sementara M. Arsya Fadillah ikut hadir dalam peresmian Kampung Zakat...

Jadwal Mobil SIM Keliling...

Jumat, 20 September 2024 - 06:00 WIB Jakarta, VIVA – Setiap orang yang mengoperasikan...

Pidato Prabowo Subianto untuk...

Prabowo Subianto, Presiden terpilih dan Ketua Partai Gerindra, memberikan ucapan selamat kepada Partai...

Mengapa RUU Wantimpres dan...

Meskipun tanpa partisipasi publik yang bermakna, revisi Undang-Undang (RUU) Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)...
HomeBeritaMasyarakat Riau Melakukan...

Masyarakat Riau Melakukan Aksi Jahit Mulut Menyambut Kebijakan Presiden Jokowi Dodo

Unjuk rasa Gerakan Lawan Mafia Tanah (Gerlamata) dalam Pemilu 2024

Nusaperdana.com, Kampar, Gerakan Lawan Mafia Tanah (Gerlamata) melakukan unjuk rasa bersamaan dengan dimulainya masa kampanye untuk pasangan capres-cawapres Pemilu 2024 pada tanggal 28 November 2023 yang telah ditetapkan oleh Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI.

Ketua Umum Gerlamata, Muhamad Ridwan, menegaskan bahwa mereka akan turun aksi pada hari itu, namun kali ini dengan metode aksi jahit mulut. Mereka telah menyiapkan sebanyak 500 relawan yang siap melakukan aksi jahit mulut. Ridwan menjelaskan bahwa jumlah massa aksi yang ikut akan jauh lebih besar dari sebelumnya, dan relawan aksi jahit mulut akan menginap di samping kantor Gubernur Provinsi Riau.

Aksi jahit mulut dilakukan untuk mendesak Presiden Joko Widodo terkait konflik agraria dan fenomena mafia tanah di lahan seluas 2.500 hektar di Kota Garo Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Gerlamata hanya akan menunggu kebijakan dari Presiden Joko Widodo agar mengambil sikap tegas dalam membela hak-hak masyarakat yang menjadi korban mafia tanah.

Aksi tersebut juga bertujuan untuk menagih janji Presiden Joko Widodo dan meminta untuk menangkap serta mengadili mafia tanah di areal 2.500 hektar di Desa Kota Garo Kampar Provinsi Riau. Selain itu, mereka juga meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk mengeluarkan tanah Suku Sakai seluas 2.500 hektar di Desa Kota Garo dari kawasan hutan, serta meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI untuk mengeluarkan sertifikat komunal pada area tersebut.

Gerlamata juga memperjuangkan pertemuan dengan perwakilan dari Presiden, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk membahas finalisasi persoalan konflik pertanahan yang mereka alami, dengan tujuan utama adalah kepentingan rakyat agar memiliki kepastian hukum dan keadilan.

Semua Berita

Wakil Ketua DPRD M. Arsya Fadillah Menghadiri Acara Peresmian Kampung Zakat di Desa Boncah Mahang

Wakil Ketua DPRD sementara M. Arsya Fadillah ikut hadir dalam peresmian Kampung Zakat Desa Boncah Mahang, Kecamatan Bathin Solapan, di Halaman Masjid Agung Al-Mukminin oleh Bupati Bengkalis Kasmarni, Kamis (19/9/2024). Turut hadir dalam acara tersebut anggota DPRD yang baru dilantik...

Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat, Terus Diperjuangkan

Sekretaris Daerah Provinsi Riau SF Hariyanto menanggapi adanya pihak-pihak yang mengklaim telah mengusulkan rencana pembangunan dan perbaikan jalan di Kota Pekanbaru. Menurutnya, ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari aksi gesa jalan yang sudah berjalan beberapa bulan terakhir. “Sudahlah, janganlah...

Abdul Wahid, Seorang Pemimpin yang Mengayomi

Nusaperdana.com, Pekanbaru - Bakal Calon Gubernur Abdul Wahid menghadiri kegiatan diskusi kedai kopi bersama komunitas gowes merah putih di kedai kopi aras jl. Hangtuah, Rabu (18/9/24). Komunitas gowes merah putih terdiri dari tokoh-tokoh senior dari berbagai latar belakang, ada pensiunan...

Kategori Berita